JT.COM – Rencana renovasi eks Mess Pemerintah Daerah (Pemda) senilai Rp14 miliar untuk dijadikan Kantor Wali Kota Bengkulu memunculkan pertanyaan serius tentang prioritas pembangunan. Saat pemerintah menyiapkan gedung baru, warga Teluk Sepang masih menghadapi persoalan jembatan rusak yang membutuhkan penanganan permanen.
Persoalannya bukan sekadar renovasi kantor atau pembangunan jembatan. Ini menyangkut keberanian pemerintah menentukan prioritas, keterbukaan penggunaan anggaran, dan tanggung jawab melindungi keselamatan masyarakat.
Baca juga
M. Frengky Wijaya selaku Pengamat Publik, menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan renovasi kantor tersebut serta langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada warga.
“Pemerintah harus menjelaskan mana kebutuhan yang paling mendesak. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah untuk gedung pemerintahan berjalan, sementara warga masih menghadapi akses yang membahayakan keselamatan mereka. Publik berhak mengetahui dasar penentuan prioritas pembangunan,” ujar Frengky kepada awak media, Sabtu (24/10/2026).
Pemkot Bengkulu berencana memanfaatkan eks Mess Pemda sebagai kantor wali kota. Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya mengoptimalkan aset pemerintah agar kembali memiliki nilai guna.
Namun, rencana itu tetap membutuhkan penjelasan yang terukur. Pemerintah perlu membuka rincian anggaran, kebutuhan rehabilitasi, alasan pemilihan lokasi, serta manfaat nyata yang akan diperoleh masyarakat.
Saat ini, kantor Wali Kota Bengkulu berada di kawasan Bentiring. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: seberapa mendesak pemindahan kantor jika fasilitas yang ada masih dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan?
Pemanfaatan aset lama tentu bukan kebijakan yang keliru. Gedung yang tidak produktif memang perlu dioptimalkan. Namun, keputusan menggunakan anggaran Rp14 miliar harus disertai argumentasi yang kuat, terutama ketika persoalan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian.
Frengky menilai perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada setuju atau menolak renovasi.
“Yang perlu diuji adalah urgensi dan urutan prioritasnya. Pemerintah harus mampu menjelaskan manfaat renovasi kantor bagi pelayanan publik, sekaligus menunjukkan langkah nyata untuk menangani kebutuhan masyarakat yang menyangkut keselamatan,” kata Frengky.
Di sisi lain, warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, masih menghadapi persoalan jembatan darurat di kawasan Parit 1.
Dikutip dari RRI pada 1 September 2026 menyebut warga dan pelajar menggunakan jembatan tersebut untuk menuju Kelurahan Sumber Jaya dan Padang Serai. Jalur ini menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari bersekolah hingga bekerja dan mengakses fasilitas publik.
Persoalannya semakin serius karena jembatan itu berkaitan dengan akses evakuasi tsunami yang dibangun setelah bencana 2010. Kerusakan akses tersebut bukan hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Warga terpaksa turun tangan untuk memperbaiki akses yang mereka gunakan setiap hari. Namun, upaya swadaya tidak seharusnya menjadi pengganti pembangunan infrastruktur permanen yang memenuhi standar keselamatan.
Laporan yang sama menyebut kawasan Teluk Sepang dihuni sekitar 3.549 jiwa. Jumlah tersebut mempertegas pentingnya akses yang aman bagi masyarakat.
Informasi mengenai kondisi jembatan dan risiko yang dihadapi warga dapat dibaca dalam laporan RRI tentang akses evakuasi Teluk Sepang.
Kerusakan jembatan membuat warga harus mencari jalur alternatif, termasuk melalui jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Baai.
Jalan utama sepanjang sekitar lima kilometer mengalami kerusakan, berlubang, dan berdebu. Kondisi ini menambah risiko bagi pelajar serta pengendara sepeda motor yang harus berbagi jalan dengan kendaraan angkutan dan logistik.
Persoalan kewenangan juga perlu mendapat kejelasan. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya menyebut jalan menuju kawasan stockpile atau Teluk Sepang berada di bawah kewenangan PT Pelindo Regional II Bengkulu.
Namun, bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan siapa yang paling berwenang, melainkan kapan akses tersebut diperbaiki.
Pemkot Bengkulu, Pemprov Bengkulu, Pelindo, dan instansi terkait perlu memastikan pembagian tanggung jawab sesuai status aset dan kewenangan masing-masing. Koordinasi harus menghasilkan rencana kerja, sumber pendanaan, dan jadwal penanganan yang jelas.
Jangan sampai masyarakat terus menerima dampak kerusakan, sementara penyelesaian berhenti pada perdebatan kewenangan.
Anggaran Rp14 miliar untuk renovasi kantor tidak otomatis dapat dialihkan untuk pembangunan jembatan. Keduanya bisa memiliki pos anggaran, sumber pendanaan, dan kewenangan berbeda.
Karena itu, kritik terhadap renovasi kantor harus ditempatkan secara tepat. Persoalannya bukan menganggap dana renovasi pasti bisa langsung digunakan untuk jembatan, melainkan mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas di tengah beragam kebutuhan masyarakat.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran, urgensi renovasi, serta status rencana perbaikan jembatan Teluk Sepang.
Jika pembangunan jembatan telah masuk prioritas pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah juga perlu menjelaskan kendala yang membuat realisasinya belum terwujud.
Dikutip dari laporan RRI pada September 2026, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, menyebut perbaikan jembatan tersebut telah menjadi prioritas sejak 2024–2025, tetapi belum terealisasi. Status terbaru perencanaan, anggaran, dan pelaksanaannya perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Menurut Frengky, keterbukaan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pemerintah perlu menyampaikan data, alasan kebijakan, dan target penyelesaian yang jelas. Masyarakat jangan hanya diberi informasi bahwa suatu program akan dilaksanakan. Mereka juga perlu tahu kapan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan akan ditangani,” tambah Frengky.
Kantor wali kota yang representatif dapat mendukung koordinasi pemerintahan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari gedung yang direnovasi atau perubahan lokasi birokrasi.
Pemerintah juga harus memastikan warga dapat bersekolah, bekerja, mengakses layanan publik, dan menghadapi keadaan darurat dengan aman.
Jembatan Teluk Sepang menjadi ujian nyata bagi komitmen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Warga membutuhkan akses yang aman dan permanen, bukan terus bergantung pada jembatan darurat serta perbaikan swadaya.
Karena itu, Pemkot Bengkulu perlu menjelaskan langkah yang akan ditempuh, sementara pemerintah provinsi, Pelindo, dan instansi terkait harus memperjelas tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu membuka informasi mengenai anggaran renovasi eks Mess Pemda, alasan pemilihan gedung, dan manfaatnya bagi pelayanan publik.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya mengapa kantor wali kota direnovasi dengan anggaran Rp14 miliar, tetapi juga kapan warga Teluk Sepang mendapatkan jembatan yang aman dan permanen.
Sebab, keberpihakan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukurannya juga terlihat dari keberanian menetapkan prioritas, transparansi dalam mengambil keputusan, dan keseriusan menyelesaikan persoalan yang menyangkut keselamatan warga. (Yl)
Discussion about this post