JT.COM – Ketua Tenaga Ahli Gubernur Jambi 2025, Ir. H. Syarasaddin, M.Si, mengingatkan dampak serius dari lambatnya penyelesaian jalan khusus batu bara. Menurutnya, keterlambatan pembangunan akan menimbulkan kerugian berlapis bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha.
“Potensi kemacetan dan kecelakaan akan terus berulang. Jalan umum tetap dipenuhi truk batu bara, terutama di jalur lintas timur dan lintas barat,” ujar Syarasaddin di Jambi, Jumat (15/8/2025).
Baca juga
Ia menjelaskan, kemacetan parah paling sering terjadi di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Selain itu, risiko kecelakaan lalu lintas meningkat karena konflik antara truk besar dengan kendaraan pribadi.
“Kerusakan infrastruktur jalan publik juga sulit dihindari. Truk batu bara yang melebihi tonase jalan umum mempercepat kerusakan jalan negara dan provinsi. Biaya pemeliharaan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun,” katanya.
Syarasaddin menambahkan, keterlambatan ini juga mengganggu perekonomian masyarakat. Waktu tempuh perjalanan lebih lama, distribusi barang terhambat, biaya logistik meningkat, hingga mengganggu aktivitas UMKM, transportasi umum, dan pelajar.
Ia menilai lambatnya pembangunan jalan khusus juga dapat menurunkan kepercayaan investor. “Calon investor industri turunan batu bara, seperti hilirisasi dan pabrik briket, bisa ragu masuk ke Jambi jika melihat regulasi dan kepastian hukum yang lemah,” ujarnya.
Dampak lain yang ditakuti adalah munculnya konflik sosial berkepanjangan. Aksi protes warga maupun blokade jalan akibat keresahan terhadap angkutan batu bara bisa terus terjadi. “Konflik masyarakat dengan pengusaha tambang dan pemerintah bisa makin memburuk. Bahkan berpotensi menimbulkan disharmonisasi antarwilayah,” tegasnya.
Syarasaddin menekankan, masalah ini juga dapat memengaruhi kinerja pemerintahan dan stabilitas politik. “Dalam jangka panjang, visi tata ruang dan transformasi ekonomi ke arah hilirisasi bisa gagal dimulai karena infrastruktur dasar tidak tersedia,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah segera mengevaluasi investor jalan khusus batu bara, memberikan insentif, serta membuka opsi kerja sama pemerintah dengan swasta atau BUMD.
Jika jalan khusus batu bara selesai dibangun, Syarasaddin meyakini akan muncul sejumlah peluang ekonomi baru, mulai dari kawasan industri penunjang, depot logistik, SPBU, hingga fasilitas perawatan kendaraan berat. Nilai lahan di sepanjang jalur juga akan meningkat, memunculkan investasi properti, UMKM, dan pusat transit batu bara.
“Jalan khusus batu bara bukan hanya solusi teknis mengurangi kemacetan, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi regional jika dikelola dengan visi jangka panjang,” pungkasnya. (Stp)
Discussion about this post