APBD Terbatas, Pemkab Tanjab Timur Gandeng Swasta untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

JT.COM – Tak bisa dipungkiri, banyak daerah di Indonesia mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunannya.

Walau ada dana tambahan, dari APBD provinsi maupun APBN, pasti tidak cukup. Jarang yang mampu mengajak swasta ikut berpartisipasi membantu anggaran.

Kabupaten Tanjungjabung Timur beda dengan daerah lain. Dalam beberapa tahun belakangan, Bupati Romi Hariyanto, proaktif menggandeng pihak swasta berkolaborasi mengatasi tingginya tuntutan masyarakat di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

Tahun ini, Romi menggandeng PetroChina International Jabung Ltd, untuk membangun ruas jalan Geragai – Mendahara. Tak tanggung-tanggung, tahun ini juga dipastikan terbangun jalan rigid beton sepanjang enam kilometer itu. Anggarannya cukup fantastis, Rp.48 miliar.

Jalan rigid beton itu mencakup lanjutan dari Simpang Empat Blok D menuju Mendahara sepanjang tiga kilometer. Lalu dari Simpang Empat Blok D ke Desa Pandan Lagan sepanjang tiga kilometer.

Kedua ruas jalan ini merupakan lanjutan dari ruas sebelumnya yang selesai dibangun tahun lalu sepanjang 1,9 km. Juga meneruskan rencana terhubungnya dengan tiga kilometer yang juga dibangun PetroChina dari Mendahara Ilir ke Geragai pada 2021.

Ruas jalan Mendahara – Geragai panjangnya sekitar 43,3 km. Ruas ini vital, sebagai jalur utama barang dan orang di 16 desa dan dua kelurahan. Untuk membangun rigid beton dengan total ruas itu, dibutuhkan dana sekitar Rp.346 miliar.

“Mengandalkan APBD jelas tak kuat. Karena itu kami mendorong partisipasi teman-teman swasta. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, akhirnya kita satu persepsi tentang semangat mempercepat ketersediaan infrastruktur,” beber Romi di kantornya.

Tak hanya PetroChina, Romi juga berhasil menggandeng sejumlah swasta lainnya, untuk ikut aktif mendukung pembangunan Tanjungjabung Timur. Bank Jambi, misalnya. Beberapa kali bank daerah itu menggelontorkan anggaran membantu pembangunan sekolah dan sarana umum lainnya.

Bahkan, untuk urusan tanggap darurat, seperti penanganan darurat ruas jalan yang macet akibat hujan, Romi kerap mengajak sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar ruas jalan tersebut bergotong royong mengatasi kemacetan.

“Kalau ada kemacetan, biasanya teman-teman perusahaan sekitar support material. Kami kerahkan alat berat agar kemacetan segera terurai. Bahkan di ruas jalan provinsi pun kami beberapa kali berkolaborasi mengatasi kemacetan,” kata Kepala Dinas PUPR Tanjabtim, Dedi Novrianika.

Soal kolaborasi pemerintah dan swasta, Romi mengatakan hal itu sangat niscaya dilakukan, sepanjang kedua belah pihak menempatkan posisi kesetaraan sebagai mitra. Tidak ada yang lebih dominan, sepanjang sama-sama satu persepsi bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Beberapa catatan soal komunikasi Romi dan swasta terdeteksi di jejak digital. Pada 2017, saat Pemkab Tanjabtim tuan rumah MTQ ke-37 Provinsi Jambi, dengan keras dia menolak rencana bantuan sebuah perusahaan raksasa karena dianggap tak sepadan.

Penolakan itu diungkapkan Romi dari podium utama, saat dia menyampaikan laporan pelaksanaan acara. Teranyar, tahun lalu Romi mengumbar kemarahan soal komitmen perusahaan besar lainya yang dianggap tak berjalan.

Romi tercatat beberapa kali secara vulgar mengungkap kekecewaannya pada perusahaan swasta di daerah itu, dalam konteks peran serta soal pembangunan. Meski terlihat kasar, sikap Romi harus dimaknai bahwa dia clear dan tidak cawe-cawe.

“Kalau dia bermain, mana berani dia bersikap seperti itu,” kata Pengamat Komunikasi di Jambi, Drs H Mursyid Sonsang M.Pd, kemarin.

Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2007 – 2012 dan 2012 – 2017 ini juga sepakat soal pernyataan Romi, bahwa soal kemacetan akibat angkutan batu bara yang selalu viral di Jambi, bisa diselesaikan andai saja pemegang kebijakan tidak “bermain”.

“Saya kira apa yang disampaikan Romi itu bentuk komitmennya. Melihat rekam jejak hubungan Romi dan sejumlah swasta, saya yakin komitmen itu akan dia pegang sebagai prinsip,” ujar Tokoh Pers Jambi yang turut mendirikan JMSI dan SMSI Pusat itu. (Red)