JT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (10/8/2026) untuk mendalami persoalan kerja sama penempatan tenaga kerja dengan PT MMS. Rapat tersebut menjadi forum pembahasan untuk memperjelas persoalan yang muncul sekaligus mencari solusi dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait, terutama tenaga kerja.
RDP dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., dan dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya.
Baca juga
Dalam rapat lanjutan ini, DPRD berupaya menggali lebih jauh berbagai persoalan terkait pelaksanaan kerja sama penempatan tenaga kerja tersebut. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian serta mendorong penyelesaian melalui dialog terbuka antara pihak-pihak terkait.
DPRD mendorong agar setiap persoalan dibahas secara menyeluruh sehingga dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepentingan dan hak tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian tersebut.
Persoalan penempatan tenaga kerja berkaitan dengan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, serta kepastian pelaksanaan kerja sama. Karena itu, kejelasan mekanisme penempatan dan pemenuhan hak tenaga kerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi, DPRD Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat membantu mendorong penyelesaian persoalan secara proporsional. Proses tersebut juga diharapkan memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama penempatan tenaga kerja dengan PT MMS.
RDP lanjutan ini diharapkan menghasilkan kesepahaman antarpihak sehingga hak dan kepentingan tenaga kerja tetap terlindungi, sekaligus menjaga hubungan kerja dan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Batang Hari. (Adv)
Discussion about this post