JT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Tanjab Timur itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Hasniba, A.Md., didampingi Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, S.E., serta dihadiri anggota DPRD dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Baca juga
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi pada prinsipnya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Namun, apresiasi tersebut disertai sejumlah catatan dan masukan strategis sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap langkah awal pemerintah daerah dalam mengimplementasikan visi dan misi “Merata” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Meski demikian, Fraksi PAN menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, antara lain kondisi jalan penghubung antar desa yang belum optimal, belum meratanya akses listrik, serta perlunya peningkatan layanan air bersih dan pengelolaan sampah.
Selain itu, PAN juga menekankan pentingnya pembinaan generasi muda, sinkronisasi program pendidikan, serta keberlanjutan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Fraksi tersebut turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp80,9 miliar. Menurut PAN, besarnya SILPA tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lebih efektif.
Senada dengan PAN, Fraksi Golkar mengapresiasi penyampaian LKPJ 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Namun, Golkar menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pembahasan LKPJ.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait menyampaikan dokumen pendukung secara lengkap sebelum pembahasan dimulai agar proses evaluasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
Selain itu, Golkar juga menyoroti tingginya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp80,9 miliar. Menurut fraksi tersebut, kondisi itu perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan efektivitas perencanaan dan realisasi program pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi penyampaian nota pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah dan meminta seluruh OPD menyiapkan data serta dokumen secara lengkap untuk mendukung pembahasan lanjutan.
Gerindra juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai tingginya realisasi belanja operasional dan belanja modal, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, fraksi tersebut mempertanyakan besarnya SILPA yang dinilai masih tinggi dan cenderung terjadi secara berulang dari tahun ke tahun.
Berbagai isu strategis lainnya turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra, di antaranya realisasi program “Merata”, perkembangan yang terjadi di Bank Jambi, serta dukungan pemerintah daerah terhadap program-program nasional dan agenda prioritas Presiden.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menyoroti adanya kesamaan angka antara pendapatan transfer dan realisasi belanja daerah yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
NasDem juga mempertanyakan capaian penurunan angka kemiskinan, perkembangan pembangunan Pelabuhan Muara Sabak, serta implementasi kebijakan efisiensi belanja daerah sesuai arahan pemerintah pusat.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Keadilan menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.
Meskipun demikian, fraksi tersebut menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi Demokrasi Keadilan juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta memperkuat efektivitas program-program pembangunan di masa mendatang.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah. (adv)
Discussion about this post