Ketika Moderasi Disalahartikan

 

Oleh : Zaenal Abidin Syuja’i

Ada kegelisahan yang patut direnungkan dalam kehidupan keberagamaan umat Islam dewasa ini. Di tengah menguatnya wacana moderasi beragama, toleransi, inklusivitas, dan keterbukaan, muncul kecenderungan pemahaman yang perlu dicermati secara kritis.

Bukan karena nilai-nilai tersebut bertentangan dengan Islam, melainkan karena dalam praktik penafsirannya, sebagian konsep itu berpotensi mengalami pergeseran makna, bahkan digunakan untuk mengukur keberagamaan seseorang dengan standar yang tidak selalu bersumber dari substansi ajaran Islam.

Masalahnya bukan terletak pada moderasi, sebab Islam mengajarkan keseimbangan dan keadilan. Persoalannya adalah ketika moderasi direduksi menjadi sikap kompromistis terhadap prinsip, toleransi dimaknai sebagai kewajiban membenarkan seluruh pandangan, dan konsistensi menjalankan ajaran agama justru dipersepsikan sebagai sikap eksklusif yang harus dikoreksi.

Di sinilah diperlukan keberanian intelektual untuk mengembalikan pemahaman Ummatan Wasathan (umat yang berada di posisi tengah) kepada makna substantifnya sebagaimana dikehendaki Al-Qur’an.

Moderasi Bukan Kehilangan Prinsip

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 143: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.”

Ayat ini sering dijadikan landasan konseptual moderasi beragama. Namun, persoalan muncul ketika istilah Wasathan dipahami secara sederhana sebagai posisi tengah di antara dua kutub yang berlawanan.

Padahal, makna Wasathan dalam penjelasan para mufasir juga mengandung pengertian adil, utama, dan pilihan. Artinya, umat Islam ditempatkan sebagai umat yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menghadirkan keadilan serta menjadi saksi atas kehidupan manusia.

Dengan demikian, Ummatan Wasathan bukan sekadar umat yang menghindari pertentangan, melainkan umat yang memiliki kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional berdasarkan kebenaran.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan mengambil posisi tengah. Ketika berhadapan dengan kezaliman, keadilan menuntut keberpihakan kepada pihak yang dizalimi. Ketika berhadapan dengan kebatilan, konsistensi iman menuntut keteguhan untuk tidak membenarkannya.

Maka, moderasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Sebab, keseimbangan tidak identik dengan relativisme, sebagaimana toleransi tidak identik dengan pembenaran terhadap seluruh keyakinan.

Keadilan Bukan Kompromi Kepentingan

Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi, kelompok, bahkan kepentingan politik.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Keadilan dalam Islam bukan sekadar sikap tidak memihak. Keadilan adalah keberanian menempatkan sesuatu sesuai hak dan kedudukannya. Karena itu, tidak berpihak kepada kebenaran dalam situasi yang menuntut pembelaan terhadap kebenaran justru dapat menjadi bentuk ketidakadilan.

Persoalan ini menjadi penting ketika moderasi beragama dipahami sebatas kemampuan menjaga harmoni, tanpa mempertimbangkan apakah harmoni tersebut dibangun di atas keadilan atau justru mengorbankan prinsip kebenaran.

Baca Juga :  Penerimaan Pajak Akhir Tahun 2024

Harmoni yang dibangun dengan mengabaikan ketidakadilan bukanlah harmoni yang sesungguhnya. Demikian pula toleransi yang menuntut seseorang meninggalkan keyakinan fundamentalnya bukanlah toleransi yang sehat.

Islam mengajarkan penghormatan terhadap manusia, termasuk mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Tetapi, penghormatan terhadap eksistensi orang lain tidak mengharuskan seseorang mencampuradukkan akidahnya. Inilah batas penting yang harus dipahami agar toleransi tak kehilangan pijakan teologisnya.

Ketika Moderasi Digiring Menjadi Relativisme

Persoalan yang lebih serius muncul ketika istilah moderasi, inklusivitas, dan keterbukaan mengalami penggiringan pemahaman sehingga ukuran keberagamaan seseorang tidak lagi semata-mata dilihat dari komitmennya terhadap ajaran agama, tetapi dari sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri dengan konstruksi pemikiran tertentu.

Dalam situasi seperti ini, orang yang teguh memegang prinsip akidah berpotensi dicap eksklusif. Mereka yang konsisten menjalankan syariat terkadang dipersepsikan tidak adaptif. Bahkan, ekspresi keberagamaan yang bersumber dari keyakinan dan pemahaman keagamaan dapat dicurigai sebagai bentuk intoleransi.

Tentu, tidak setiap kritik terhadap praktik keberagamaan merupakan upaya pendegredasian agama. Kritik yang didasarkan pada ilmu, argumentasi, dan tanggung jawab moral justru diperlukan.

Namun, kritik menjadi problematis apabila dibangun melalui generalisasi, pelabelan, atau penggiringan opini yang menyamakan keteguhan beragama dengan ekstremisme.

Di sinilah kita perlu membedakan antara sikap ekstrem yang melampaui batas dengan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Hud ayat 112: “Maka tetaplah engkau (Muhammad) di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu.”

Istiqamah bukan sikap keras kepala. Ia adalah konsistensi dalam menjalankan perintah Allah, meskipun menghadapi perubahan zaman, tekanan lingkungan, dan perbedaan pandangan.

Jika konsistensi tersebut justru dianggap sebagai hambatan bagi moderasi, maka yang perlu dievaluasi bukan keteguhan beragamanya, melainkan konstruksi pemahaman moderasi itu sendiri.

Membedakan Wilayah Toleransi dan Prinsip Akidah

Salah satu sumber kesalahpahaman dalam wacana moderasi adalah tidak adanya pembedaan yang memadai antara wilayah akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan sosial. Padahal, Islam memiliki ketentuan yang berbeda dalam setiap wilayah tersebut.

Dalam kehidupan sosial, umat Islam diperintahkan untuk membangun hubungan baik, menghormati perbedaan, bekerjasama dalam kebaikan, dan menjaga perdamaian.

Bahkan, Allah SWT secara tegas menyatakan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama.

Namun, penghormatan sosial tidak berarti penghapusan batas keyakinan. Kerjasama kemanusiaan tidak harus dibangun dengan menyamakan seluruh doktrin agama. Dialog tidak mengharuskan seseorang merelatifkan kebenaran yang diyakininya.

Dengan demikian, keterbukaan harus memiliki pijakan, toleransi harus memiliki batas normatif, dan moderasi harus tetap berlandaskan prinsip keadilan.

Islam tidak mengajarkan permusuhan terhadap perbedaan. Tetapi Islam juga tidak mengajarkan umatnya kehilangan identitas demi memperoleh pengakuan dari pihak lain.

Baca Juga :  Dumisake Pendidikan dan Merdeka Belajar: Visi Progresif untuk Pendidikan Inklusif

Bahaya Degradasi Konsistensi Keberagamaan

Kita perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya degradasi konsistensi keberagamaan ketika umat semakin terbiasa menempatkan penerimaan sosial sebagai ukuran utama dalam mengekspresikan keyakinannya.

Jika seseorang lebih takut dianggap tidak moderat daripada takut melanggar ketentuan Allah, maka telah terjadi persoalan serius dalam orientasi keberagamaannya.

Agama tidak boleh diperlakukan sebagai identitas yang dapat disesuaikan menurut tuntutan penerimaan lingkungan. Ajaran Allah bukan komoditas yang dapat dinegosiasikan demi kepentingan popularitas, kekuasaan, atau legitimasi sosial.

Namun, kritik ini juga harus berlaku ke dalam. Keteguhan beragama tidak boleh dijadikan pembenaran untuk merendahkan orang lain, memaksakan kehendak, atau menutup ruang dialog. Sebab, konsistensi tanpa akhlak dapat melahirkan kesombongan, sementara keterbukaan tanpa prinsip dapat melahirkan relativisme.

Keduanya harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka ajaran Islam. Karena itu, diperlukan penguatan literasi keagamaan dengan sumber Al-Qur’an, Sunnah, tradisi keilmuan ulama, dan pemahaman maqashid al-syariah. Bukan sekadar mengulang istilah moderasi, tetapi memastikan bahwa nilai yang dikembangkan benar-benar sejalan dengan tujuan syariat.

Mengembalikan Marwah Ummatan Wasathan

Ummatan Wasathan harus dikembalikan kepada tanggung jawab besar umat Islam sebagai pembawa risalah keadilan dan rahmat bagi semesta alam.

Umat Islam harus mampu menjadi umat yang adil tanpa kehilangan keberanian membela kebenaran; toleran tanpa mencampuradukkan akidah; terbuka tanpa kehilangan prinsip; serta konsisten menjalankan syariat tanpa merendahkan eksistensi pihak lain. Inilah keseimbangan yang sesungguhnya.

Jangan sampai moderasi yang seharusnya menjadi instrumen penguatan keadilan justru berubah menjadi instrumen pengaburan prinsip. Jangan sampai toleransi yang semestinya melahirkan kedamaian justru dimaknai sebagai kewajiban untuk merelatifkan seluruh kebenaran.

Dan jangan sampai umat Islam digiring pada pemahaman bahwa semakin berkurang konsistensi keberagamaannya, semakin tinggi pula tingkat moderasinya.

Sebab, Islam tidak membutuhkan umat yang kehilangan jati dirinya untuk dapat hidup berdampingan dengan pihak lain. Islam membutuhkan umat yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu, keluhuran akhlak, dan keadilan dalam memperlakukan sesama manusia.

Moderasi bukan jalan untuk mengurangi komitmen terhadap agama. Moderasi adalah cara menghadirkan ajaran agama secara adil, bijaksana, dan proporsional dalam kehidupan.

Jika moderasi kehilangan substansi keadilan, ia hanya akan menjadi slogan. Jika toleransi kehilangan pijakan moral, ia berpotensi menjadi relativisme, dan jika keterbukaan mengharuskan umat meninggalkan prinsip akidah, maka yang sedang dibangun bukan kedewasaan beragama, melainkan pengaburan jati diri keberagamaan.

Pada titik inilah umat Islam harus kembali memahami pesan Al-Qur’an: menjadi Ummatan Wasathan bukan berarti berdiri tanpa prinsip di tengah berbagai kepentingan, melainkan berdiri tegak di atas kebenaran, berlaku adil kepada siapa pun, dan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.

Zaenal Abidin Syuja’I adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Pengurus Besar Mathla’ul Anwar.