JT.COM – Partai Gerindra saat ini mengalami kisruh terkait rekomendasi DPP untuk calon Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Andespa Kendora. Rekomendasi tersebut menuai sorotan karena tidak didasarkan pada usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan tanpa persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) partai.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (19/9/2024) di kantor DPC Gerindra Kabupaten Kerinci, Ketua DPC, mengungkapkan, Penetapan calon Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dari Partai Gerindra harus sesuai dengan prosedur dan ADRT.
Baca juga
“Seharusnya, calon yang diusulkan oleh pengurus partai dan ditandatangani oleh Ketua DPC adalah yang akan direkomendasikan oleh DPD Provinsi. Namun, saat ini yang terjadi bukanlah usulan atas nama Andespa Kendora,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengusulan Ketua DPRD dari Partai Gerindra harus disertai surat persetujuan Ketua DPC sebelum diteruskan ke DPP.
“Jika tidak sesuai, maka ini sudah menyalahi prosedur dan tata administrasi serta ADRT partai Gerindra, sehingga harus dibatalkan. Kita tidak ingin marwah partai kita terancam dan hal ini jangan sampai terjadi di daerah lainnya. Di Provinsi Jambi, ada tiga kabupaten yang diduga tidak sesuai dengan usulan DPC dan rekomendasi DPD, yaitu Kerinci, Tebo, dan Merangin,” ungkapnya.
Ketua DPC juga berharap agar sistem yang telah disepakati tidak merusak nama baik partai dan menekankan pentingnya praduga tidak bersalah terhadap pimpinan DPD dan DPP.
“Jika dilihat dari aturan dan ADRT, mungkin ada miskomunikasi atau usulan DPC ke DPD belum sampai ke DPP, yang perlu segera diperjelas terkait penetapan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Namun, kami tetap komitmen mendengarkan arahan dari pimpinan partai, baik dari DPP maupun DPD, yang sesuai dengan aturan yang ada,” lanjutnya.
Terkait pengeluaran rekomendasi atas nama Andespa Kendora, ia menilai ini di luar dugaan. Ketua DPC mengeluarkan surat atas nama IRWANDI.SE yang direkomendasikan melalui DPD Provinsi Jambi untuk diteruskan ke DPP, namun sekarang nama yang muncul berbeda. Ini menyebabkan kejanggalan dan berpotensi fatal bagi pengurus DPC dan DPD.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara DPP dan pengurus di bawahnya agar partai dapat berjalan dengan baik. “Intinya, kita tetap mematuhi aturan di Partai Gerindra dan menunggu keputusan mutlak dari DPP,” tutupnya. (MRD)
Discussion about this post