Pasca Viral Soal SPBU Selincah, DPRD Gelar RDP Soal Distribusi BBM

JT.COM – Polresta Jambi menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kota Jambi terkait permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi, Senin (29/9/2025).

Baca juga

Incar Skutik Sporty? Yuk, Miliki All New Honda Vario 125 Street dengan Voucher Diskon Rp900 Ribu!

17/10/2026

Subuh Keliling, Upaya Polri Perkuat Harkamtibmas melalui Kedekatan dengan Masyarakat

17/10/2026

Dari Kejurprov ke Nasional, Atlet Bengkulu Butuh Dukungan

17/10/2026

PP IRNA Apresiasi Langkah Kapolri Petakan Wilayah Rawan Narkoba

17/10/2026

Green Policing, Polda Bengkulu dan Polres Jajaran Bersama Masyarakat Jaga Lingkungan dan Ruang Publik

17/10/2026

Sambangi Masjid Rahmatul Umat, Dirtahti Polda Bengkulu Ajak Jamaah Jaga Kampung Lewat Subuh Keliling

17/10/2026

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terhadap pelayanan di SPBU 24.361.09 Selincah, Kota Jambi, yang belakangan viral di media sosial.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian memimpin rapat bersama Wakil Ketua H. Muklis serta sejumlah anggota komisi.

Turut hadir perwakilan instansi terkait, antara lain Dinas Perhubungan, BMKG, Metrologi, Pertamina, Elnusa Petrofin, Hiswana Migas, dan pihak SPBU.

Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar melalui Kabag Logistik Kompol Azimnayanti menyampaikan komitmen Polresta Jambi dalam mendukung langkah DPRD dan pemerintah daerah untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi.

“Polresta Jambi siap memberikan pengamanan dan dukungan penuh dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, terutama di titik-titik rawan yang dapat menimbulkan keresahan publik. Penegakan hukum akan kami lakukan apabila ditemukan pelanggaran atau praktik penyelewengan,” ujar Kompol Azimnayanti.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Jambi menegaskan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dalam distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Selain itu, DPRD juga menyoroti adanya indikasi penggunaan barcode ganda serta lemahnya pengawasan tera volume BBM oleh dinas terkait yang dinilai dapat merugikan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD bersama instansi terkait merencanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SPBU di Kota Jambi guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.

DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Jambi agar segera menerbitkan regulasi yang lebih tegas sebagai upaya penertiban distribusi BBM bersubsidi.

RDP ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, adil, dan merata bagi masyarakat Kota Jambi. (Red)