JT.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Rapat ini membahas dan menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta Target Pembangunan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Baca juga
Rapat turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Menkeu menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas sinergi dan pembahasan yang mendalam terhadap indikator makro yang menjadi pijakan awal penyusunan RAPBN.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI atas pembahasan yang detail, serta kepada Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK yang telah memberikan masukan menyeluruh untuk penyusunan RAPBN 2026,” kata Sri Mulyani dikutip pada laman resmi kemenkeu.
Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa indikator utama ADEM untuk tahun 2026, di antaranya, Pertumbuhan ekonomi: 5,2%–5,8%, Inflasi: 1,5%–3,5%. Nilai tukar rupiah: Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6%–7,2%
Sementara itu, target pembangunan mencakup Pengangguran terbuka: 4,44%–4,96%, Angka kemiskinan: 6,5%–7,5%, Kemiskinan ekstrem: 0%–0,5%
Peningkatan indeks modal manusia, Gini Rasio, kesejahteraan petani, dan perluasan lapangan kerja formal
Sri Mulyani menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan disusun secara ekspansif, namun tetap disiplin dan terarah. Fokus pemerintah tetap pada belanja yang berkualitas dan efisien.
“RAPBN 2026 akan dirancang ekspansif namun terukur, dengan defisit tetap dijaga di kisaran 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” tegasnya.
Kesepakatan ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI sebagai langkah awal penyusunan dokumen RAPBN 2026 secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika global. (*/Stp)
Discussion about this post