JT.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis di daerah.
“Kita berharap Pemprov Jambi segera menyusun peta jalan fiskal jangka menengah dengan target peningkatan PAD melalui reformasi sistem pajak daerah, intensifikasi sektor pertambangan legal, serta digitalisasi pelayanan pajak. Jika ini dilakukan, proyek strategis bisa berjalan dan pembangunan infrastruktur tidak lagi tersendat,” ujar Ivan Wirata, Senin (04/08/2025).
Baca juga
Menurut Ivan, kondisi keuangan daerah saat ini belum memadai untuk mendukung pembangunan secara optimal. Padahal, peningkatan infrastruktur menjadi kunci efisiensi pergerakan barang dan jasa, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur yang baik akan memicu efisiensi dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Dua aspek ini saling berkaitan dan memberikan efek berganda terhadap perkembangan ekonomi makro,” kata politikus Golkar yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Jambi periode 2011–2014 tersebut.
Ivan juga menilai, selain peningkatan PAD, Pemprov Jambi perlu membuka terobosan pembiayaan pembangunan, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman daerah produktif, hingga kemitraan investasi dengan swasta.
Ia menekankan perlunya Pemprov mengadopsi pendekatan value for money dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, program non-prioritas harus ditekan agar ruang fiskal dapat dialokasikan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Jika belanja pegawai dan operasional terus mendominasi, ruang fiskal akan semakin sempit. Padahal, infrastruktur adalah kunci pembukaan lapangan kerja dan daya tarik investasi. Gali potensi pendapatan secara optimal, jika tidak, kita bisa menghadapi defisit jilid dua,” tegasnya.
Berdasarkan Outlook Fiskal 2025 dalam rancangan KUA-PPAS 2025, total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 4,3 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD hanya berkontribusi Rp 1,86 triliun atau 15,63 persen. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp 2,42 triliun, jumlah yang stagnan bahkan menurun akibat kebijakan efisiensi belanja negara.
Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal Provinsi Jambi masih terbatas untuk menopang pembangunan infrastruktur strategis. Minimnya ruang belanja modal pun menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Jika tidak dilakukan perbaikan struktur anggaran dan inovasi pembiayaan, Jambi akan kesulitan membiayai proyek strategis, termasuk pelabuhan sungai dan infrastruktur pendukung lainnya. Ini harus segera diperbaiki,” tutup Ivan. (adv)
Discussion about this post