JT.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (5/7/2025).
Ia mewakili Menteri Keuangan Indonesia dalam forum keuangan tingkat tinggi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17.
Baca juga
Pertemuan tersebut membahas respons kebijakan negara-negara BRICS terhadap kondisi ekonomi global, termasuk dampak perang dagang, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik.
Salah satu fokus utama adalah penguatan pendanaan iklim serta inisiatif pembiayaan infrastruktur melalui platform kerja sama BRICS.
Dalam forum tersebut, Wamenkeu Thomas menekankan pentingnya memperkuat sektor keuangan berkelanjutan di negara-negara BRICS. Ia menyoroti kendala pembiayaan iklim akibat bergesernya prioritas negara-negara maju.
“Pendanaan iklim kini menghadapi tantangan serius. BRICS perlu memperkuat peran dan inisiatifnya agar negara berkembang tidak tertinggal dalam transisi energi,” ujar Thomas dikutip pada laman resmi kemenkeu.
Beberapa inisiatif yang dibahas antara lain New Investment Platform, BRICS Multilateral Guarantee, dan Infrastructure Information Hub.
Pada Minggu (6/7/2025), KTT ke-17 BRICS resmi digelar dengan tema “Memperkuat Kerja Sama Selatan-Global untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan.”
Melalui Deklarasi Rio, BRICS menegaskan komitmennya terhadap Perjanjian Paris, seruan akan pendanaan iklim yang adil, dan dukungan terhadap transisi energi berkelanjutan.
Deklarasi itu juga memuat sikap tegas BRICS atas berbagai konflik global. Mereka menyerukan Penghentian serangan terhadap Gaza dan penarikan pasukan Israel, Dukungan bagi kemerdekaan Palestina, Kecaman terhadap serangan militer ke Iran, Penegasan pentingnya penyelesaian damai atas konflik Ukraina, Solusi lokal untuk konflik di Afrika (African solutions to African problems).
Di bidang ekonomi, BRICS mendorong reformasi sistem keuangan global termasuk IMF dan Bank Dunia agar lebih mewakili negara berkembang. Inisiatif seperti BRICS Grain Exchange juga diluncurkan sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan pangan dan ketahanan pasok.
Sementara itu, dalam isu teknologi, para pemimpin BRICS menandatangani Leaders’ Statement on Global AI Governance yang menekankan pentingnya teknologi yang inklusif dan berdaulat, serta menolak fragmentasi internet.
KTT tahun ini juga menandai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Selain Indonesia, sepuluh negara lain juga diterima sebagai mitra baru, yakni: Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan.
Langkah ini mencerminkan komitmen BRICS untuk memperluas solidaritas Global South serta menyeimbangkan dominasi negara-negara maju di tataran global. (*/Yol)
Discussion about this post