JT.COM – Proses verifikasi dan validasi (verval) data fakir miskin di Kota Jambi kini menjadi pekerjaan penting bagi para verifikator. Mereka dituntut bekerja objektif, akurat, dan sesuai kondisi riil warga agar bantuan sosial tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wali Kota Jambi, Maulana, saat membuka Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin di Aula Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (23/9/2025).
Baca juga
“Tidak boleh lagi ada bantuan salah sasaran. Semua harus by data, diverifikasi langsung, dan terekam digital. Verifikator memegang kunci agar data benar-benar valid,” kata Maulana.
Dalam proses verval, Ketua RT diberi peran strategis karena dianggap paling mengetahui kondisi warganya. Dari total 342 ribu jiwa di Kota Jambi, sekitar 75 ribu jiwa masuk kategori yang perlu diverifikasi. Dengan jumlah tim verval resmi hanya 265 orang, pelibatan RT dianggap mutlak.
“Kalau hanya mengandalkan tim, tidak akan selesai. RT yang paling paham kondisi lapangan kami libatkan penuh,” jelas Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati.
Hingga kini, sekitar 13 ribu kepala keluarga sudah diverifikasi. Namun, masih ada 60 ribu jiwa yang belum tervalidasi. Pemerintah menargetkan proses verval rampung secara bertahap hingga 2025, dengan kualitas data sebagai prioritas utama.
Menurut perhitungan, setiap RT yang membawahi 200 warga rata-rata memiliki 24 orang dalam kategori fakir miskin. Data ini akan dimasukkan ke sistem digital ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi) yang menjadi basis integrasi program perlindungan sosial.
Para verifikator menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari mobilitas warga yang tinggi, perubahan kondisi sosial-ekonomi yang cepat, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Karena itu, validasi dilakukan secara langsung ke rumah warga dan dilengkapi dokumentasi digital.
“Dengan sistem digital, kita bisa tahu kondisi rumahnya, jumlah anggota keluarganya, pekerjaannya, hingga akses kesehatannya. Semua akan tercatat untuk jadi dasar kebijakan,” ujar Maulana.
Baik Wali Kota maupun Dinas Sosial menegaskan, akurasi data hasil kerja verifikator bukan hanya untuk penyaluran bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi pijakan kebijakan sosial jangka panjang di Kota Jambi.
“Kami belum bicara selesai atau tidaknya verval, tapi bagaimana kualitas data yang dihasilkan. Supaya nanti kebijakan sosial benar-benar menyasar yang paling membutuhkan,” tegas Yunita. (Stp)
Discussion about this post