JT.COM – Tingkat kekeruhan Sungai Batanghari terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat Perumda Air Minum Tirta Mayang kesulitan mengolah air baku agar memenuhi standar kualitas sebelum didistribusikan ke pelanggan.
Direktur Utama Tirta Mayang, Dwike Riantara, mengatakan berdasarkan pemantauan laboratorium secara berkala setiap jam, angka kekeruhan di Intake Aurduri dan Pulau Pandan melonjak dari kondisi normal 300–350 NTU menjadi 466, 700, 800, 900, hingga mencapai 1.090 NTU pada Senin (15/9/2025).
“Dalam kondisi air baku yang kekeruhannya tinggi ini, proses pengolahan memerlukan dosis bahan kimia koagulan hingga 50 persen lebih banyak dibanding kondisi normal. Untuk menjaga kualitas air bagi pelanggan, volume produksi dan distribusi terpaksa dikurangi 10 persen,” kata Dwike.
Akibat penurunan produksi, sejumlah pelanggan yang dilayani Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni 2 mengalami gangguan distribusi. “Sebagian pelanggan mendapat aliran kecil dengan tekanan rendah. Bahkan ada yang tidak teraliri sama sekali,” tambahnya.
Pelanggan yang tidak menerima pasokan diminta melapor ke nomor pengaduan 0821 2121 9692 agar Tirta Mayang dapat menyalurkan air melalui mobil tangki.
Beberapa kelurahan yang terdampak meliputi Tambak Sari, Pakuan Baru, Kebun Handil, Handil Jaya, Cempaka Putih, The Hok, Talang Jauh, Sungai Putri, Beliung, Simpang Empat Sipin, Simpang Tiga Sipin, Selamat, Telanaipura, dan Solok Sipin.
Dwike menjelaskan, IPA yang paling terdampak adalah Broni 2. Sementara IPA Broni 1, Aurduri, Tanjung Sari, Tanjung Johor, dan Pasir Panjang masih beroperasi normal.
Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut akibat meningkatnya kekeruhan Sungai Batanghari, Perumda Tirta Mayang mengambil sejumlah langkah penyesuaian operasional. Penurunan volume produksi dan distribusi terutama dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni 2 hingga kondisi air baku kembali normal.
Selain itu, Tirta Mayang juga memperketat pemantauan kualitas air di seluruh titik pengambilan (intake) Sungai Batanghari serta melakukan pengurasan lumpur pada reservoir secara bertahap.
Dwike berharap instansi terkait segera turun tangan.
“Kami berharap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, DLH Kota Jambi, BWSS VI, dan Dinas PUPR Kota Jambi menelusuri penyebab meningkatnya kekeruhan serta mengambil langkah pencegahan maupun penanganan,” ujarnya. (Us)
Discussion about this post