JT.COM – Program Makan Bergizi (MBG) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Hingga Januari 2026, pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi telah menyerap anggaran sekitar Rp177 miliar dan menggerakkan sektor pertanian, peternakan, serta lapangan kerja lokal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, saat menghadiri Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/1/2026).
Baca juga
Secara nasional, BGN telah menyalurkan dana sekitar Rp19,5 triliun sepanjang Januari 2026 ke seluruh Indonesia. Dana tersebut langsung disalurkan ke virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Sekitar 70 persen dana digunakan untuk pembelian bahan baku, dan 92 persennya merupakan produk pertanian. Artinya, Program MBG harus menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujar Prof. Dadan.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan seluruh kebutuhan bahan baku MBG dipenuhi dari produksi lokal. Menurutnya, jika rantai pasok bersumber dari daerah sendiri, maka perputaran ekonomi di masyarakat akan semakin besar.
Prof. Dadan memaparkan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering giling, yang berasal dari dua hektare lahan sawah. Dalam setahun, satu SPPG memerlukan sekitar 24 hektare luas panen padi.
Untuk kebutuhan protein hewani, satu SPPG menghabiskan sekitar 3.000 butir telur setiap kali makan, sehingga dibutuhkan sekitar 4.000 ayam petelur. Kebutuhan pakan ayam tersebut memerlukan jagung dari 1,5 hektare lahan per bulan, atau sekitar 12 hektare luas tanam dan 8 hektare luas panen per tahun.
Sementara itu, kebutuhan buah juga cukup besar. Sekali penyajian pisang membutuhkan sekitar 3.000 buah atau setara 15 pohon. Jika disajikan dua kali sepekan, satu SPPG membutuhkan sekitar 1.440 pohon pisang per tahun, atau sekitar 1,5 hektare kebun.
“Jika Kota Jambi memiliki 100 SPPG, maka dibutuhkan sekitar 150 hektare kebun pisang. Bila lahannya tidak mencukupi, bisa bekerja sama dengan daerah sekitar, yang terpenting kebutuhan terpenuhi,” jelasnya.
Dengan skala tersebut, Prof. Dadan memperkirakan perputaran ekonomi dari 100 SPPG di Kota Jambi dapat mencapai Rp1 triliun per tahun, sementara di tingkat Provinsi Jambi berpotensi menembus Rp4 triliun per tahun.
Selain dampak ekonomi, Program MBG juga memberikan manfaat sosial. Satu SPPG rata-rata mempekerjakan 42 orang, mayoritas ibu rumah tangga berusia di atas 40 tahun, dengan penghasilan berkisar Rp2 juta hingga Rp2,4 juta per bulan.
“Di beberapa daerah, MBG bahkan mampu mengurangi angka pengangguran dan menekan kemiskinan ekstrem. Mudah-mudahan di Jambi juga memberikan dampak yang sama,” katanya.
Saat ini, sekitar 22.000 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia, yang dibangun melalui kontribusi mitra tanpa menggunakan APBN untuk pembangunan fisik. Pada 2026, BGN juga mulai menerapkan sertifikasi dan akreditasi SPPG guna meningkatkan kualitas layanan.
Dengan total anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 mencapai Rp335 triliun, Prof. Dadan menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang berdiri sendiri dan tidak mengganggu anggaran sektor pendidikan.
“Program MBG ini menjadi kerja bersama. Jika sinergi terus terjaga, dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jambi akan semakin besar,” pungkasnya. (Stp)
Discussion about this post