JT.COM – Perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Provinsi Bengkulu diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Perusahaan juga harus mengutamakan profesionalisme, kesejahteraan personel, kompetensi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Bengkulu, Kombes Pol. Rudi Hartono, dalam rapat koordinasi (rakor) Badan Usaha Jasa Pengamanan di Hotel Adeva, Kota Bengkulu, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang melibatkan Ditbinmas Polda Bengkulu dan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Bengkulu itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi industri jasa pengamanan sekaligus memperkuat kemitraan.
Dalam arahannya, Rudi menegaskan bahwa BUJP memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, perusahaan jasa pengamanan memang menjalankan kegiatan bisnis. Namun, orientasi keuntungan tidak boleh mengesampingkan fungsi dan tanggung jawab sosialnya.
“BUJP itu bisnis, tapi tidak murni. Jangan semua diangkat ke bisnis,” tegas Rudi.
Ia mengingatkan, perusahaan harus memahami tujuan pembentukan BUJP, yakni menjadi mitra Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.
Jangan Korbankan Kualitas Demi Keuntungan
Rudi juga menyoroti praktik perusahaan yang berupaya menekan biaya operasional demi memperoleh keuntungan lebih besar.
Menurutnya, langkah tersebut tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan dan profesionalisme personel Satuan Pengamanan (Satpam).
Ia menekankan bahwa biaya jasa pengamanan harus sebanding dengan kualitas tenaga pengamanan yang disediakan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan standar pelayanan, kompetensi, serta kesejahteraan personelnya.
Rudi menjelaskan, keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan. Tugas tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk BUJP dan Satpam.
“Polri tidak dapat bekerja sendiri,” ujarnya.
Upah Satpam dan Sertifikasi Jadi Sorotan
Persoalan standar upah Satpam turut menjadi perhatian dalam rakor tersebut.
Ketua ABUJAPI Bengkulu, Nilda Yuliarti, mengakui bahwa perusahaan jasa pengamanan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar kesejahteraan personel.
Salah satu kendalanya adalah tekanan dari pengguna jasa atau user yang menginginkan biaya pengamanan lebih rendah. Kondisi ini membuat perusahaan berada dalam posisi dilematis, terutama ketika harus memenuhi ketentuan upah minimum.
“Jujur, secara pribadi sebagai pengusaha Satpam, saya memahami betul adanya keadaan yang membuat kita dilema di lapangan. Iklim usaha kita belum sepenuhnya sehat, terutama persoalan gaji Satpam yang belum standar UMK atau UMP provinsi kita,” ungkap Nilda.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan regulasi.
Nilda juga mendorong seluruh pimpinan BUJP meningkatkan kompetensi dan sertifikasi personel Satpam. Menurutnya, tenaga pengamanan yang memiliki sertifikat kompetensi akan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat posisi tawar perusahaan kepada pengguna jasa.
“Dengan adanya sertifikasi Satpam ini, kita bisa memberikan daya tawar yang lebih tinggi kepada user-user kita. Salah satu solusi agar user tidak menawar harga Satpam kita di bawah standar,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh BUJP membenahi sistem kerja secara bertahap. Langkah tersebut dapat dimulai dari pembenahan internal, sosialisasi regulasi, hingga penerapan standar secara konsisten.
Rakor Bahas Legalitas dan Kompetensi BUJP
Sementara itu, Ketua Panitia, Apen Putra Utama, mengatakan rakor tersebut menjadi wadah koordinasi, konsultasi, dan sinergi antara ABUJAPI Bengkulu, pimpinan BUJP, serta Ditbinmas Polda Bengkulu.
Kegiatan mengusung tema Membangun Semangat Kemitraan guna Meningkatkan Legalitas dan Kompetensi BUJP di Provinsi Bengkulu.
Panitia menargetkan keikutsertaan 50 BUJP dengan jumlah peserta sekitar 100 orang. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dengan dukungan pendanaan dari ABUJAPI Bengkulu dan Ditbinmas Polda Bengkulu.
Apen berharap rakor tersebut tidak berhenti sebagai agenda rutin organisasi. Ia ingin forum ini menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan jasa pengamanan.
Ia juga mengajak seluruh peserta aktif menyampaikan masukan, memperkuat komunikasi, dan menyamakan persepsi dalam menghadapi perkembangan regulasi serta tantangan industri pengamanan.
Melalui kegiatan ini, ABUJAPI dan Ditbinmas Polda Bengkulu berharap industri jasa pengamanan semakin profesional, tertib administrasi, dan patuh terhadap regulasi.
Peningkatan kompetensi, sertifikasi, serta pemenuhan standar kesejahteraan Satpam juga diharapkan menjadi perhatian bersama agar masyarakat mendapatkan pelayanan keamanan yang berkualitas. (Yl)















Discussion about this post