JT.COM – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Meranti Raya, tepatnya di depan Kampus Universitas Dehasen Bengkulu, menuai perhatian publik. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu tersebut dinilai perlu diikuti langkah konkret agar para pedagang tetap memiliki ruang untuk menjalankan usaha.
Pengamat publik, M. Frengki Wijaya, menilai penataan kawasan memang penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kota. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan nasib para pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan sehari-hari.
Menurut Frengki, penegakan peraturan daerah (Perda) seharusnya tidak hanya berorientasi pada penertiban. Pemerintah perlu menghadirkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebab, para pedagang kaki lima bukan sekadar pengguna ruang publik. Mereka juga bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan yang ikut menggerakkan perputaran uang, membuka peluang usaha, serta menyediakan pilihan kuliner bagi masyarakat.
Ia mencontohkan pedagang bakso bakar di depan Kampus Dehasen yang selama ini dikenal dan menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk menikmati kuliner.
“Bakso bakar depan Dehasen itu sudah menjadi salah satu entitas kuliner yang dikenal masyarakat. Banyak warga datang dan berbelanja di sana. Artinya, keberadaan pedagang tersebut juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan kuliner Kota Bengkulu,” ujar Frengki, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, keberadaan usaha kecil seperti itu perlu mendapat perhatian. Apalagi, tidak sedikit pedagang yang telah membangun pelanggan dan menggantungkan kebutuhan keluarga dari hasil berjualan.
Karena itu, Frengki meminta Pemkot Bengkulu mengutamakan dialog dan menyiapkan lokasi alternatif sebelum melakukan penertiban.
“Kalau memang ingin melakukan penertiban, siapkan dulu solusinya. Jangan sampai pedagang kehilangan tempat usaha tanpa kepastian. Pemerintah harus hadir memberikan jalan keluar, bukan sekadar menunjukkan kewenangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penanganan persoalan PKL tidak berhenti pada tindakan penertiban yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Lebih penting dari itu, pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.
Teuku Zulkarnain Usulkan GOR Sawah Lebar Jadi Alternatif Relokasi
Perhatian terhadap nasib PKL di kawasan Dehasen juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain.
Ia meminta Pemkot Bengkulu tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memikirkan keberlanjutan usaha para pedagang agar mereka tetap bisa mencari nafkah.
Teuku menyarankan Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka peluang pemanfaatan kawasan GOR Sawah Lebar sebagai salah satu alternatif lokasi berjualan bagi para PKL.
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu menunjukkan kepedulian dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi.
“Gunakan GOR Sawah Lebar. Karena itu milik provinsi, provinsi harus besar hati. Kita bantu masyarakat agar mereka bisa mencari nafkah dan ekonomi tetap berputar,” ujar Teuku saat reses di kawasan Meranti 4, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, ia mengakui GOR Sawah Lebar merupakan fasilitas olahraga yang harus tetap dijaga fungsi utamanya.
Karena itu, apabila kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi alternatif bagi PKL, pengaturannya harus dilakukan secara matang agar tidak mengganggu kegiatan olahraga.
Bagi Teuku, penataan pedagang harus menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Ketertiban kawasan tetap terjaga, sementara para pedagang tidak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.
Soroti Etika Kasatpol PP Saat Penggerebekan Rumah Kos
Kritik Frengki terhadap Satpol PP Kota Bengkulu bukan kali pertama disampaikan.
Sebelumnya, ia juga menyoroti video yang beredar di media sosial terkait kegiatan penggerebekan rumah kos oleh Kasatpol PP bersama sejumlah anggotanya.
Dalam video tersebut, Frengki menilai ada aspek etika dan kepatutan yang perlu diperhatikan ketika petugas memasuki ruang tidur yang terlihat dilengkapi tempat tidur atau kasur dengan tetap menggunakan sepatu.
Menurutnya, penegakan aturan tidak boleh mengesampingkan etika, kesopanan, serta penghormatan terhadap ruang privat masyarakat.
“Penegakan aturan memang penting, tetapi etika juga harus dijaga. Jangan sampai petugas yang seharusnya memberikan contoh justru mengabaikan hal-hal mendasar terkait kepatutan,” ungkapnya.
Ia berharap setiap petugas mengedepankan sikap profesional dan humanis dalam menjalankan tugas, sehingga masyarakat tetap merasa dihormati meskipun sedang berhadapan dengan proses penegakan aturan.
Minta Penertiban Juga Menyasar Pasar Panorama dan Pasar Minggu
Frengki turut mempertanyakan konsistensi Satpol PP Kota Bengkulu dalam menjalankan penegakan ketertiban umum.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada pedagang kecil di depan Kampus Dehasen, tetapi juga menuntaskan persoalan penggunaan badan jalan di kawasan Pasar Panorama dan Pasar Minggu.
Menurutnya, aktivitas perdagangan di kedua kawasan tersebut masih perlu ditata karena sebagian pedagang menggunakan badan jalan yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas.
Ia menilai pemerintah harus menerapkan aturan secara konsisten terhadap seluruh kawasan yang memiliki persoalan serupa.
“Kalau memang bicara soal ketertiban umum, kenapa tidak fokus melanjutkan penertiban persoalan di Pasar Panorama dan Pasar Minggu? Di sana pedagang masih banyak memakan badan jalan dan jelas mengganggu arus lalu lintas. Jangan sampai penertiban hanya terlihat tegas terhadap pedagang kecil di lokasi tertentu,” katanya.
Menurut Frengki, konsistensi menjadi hal penting agar masyarakat tidak memiliki kesan bahwa penegakan aturan hanya menyasar kelompok atau lokasi tertentu.
Perencanaan Pemkot Bengkulu Ikut Disorot
Selain persoalan PKL, Frengki juga menyoroti perencanaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyediakan fasilitas dan ruang usaha bagi pedagang.
Ia kembali mengingatkan rencana pembangunan auning di kawasan Pasar Minggu yang sempat dilaksanakan di atas tanah milik pribadi, tetapi kemudian dihentikan.
Padahal, sejumlah pekerjaan awal telah dilakukan. Mulai dari pemerataan tanah hingga pemasangan material bangunan, termasuk baja ringan.
Bagi Frengki, kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Setiap program pembangunan seharusnya melalui kajian yang matang, termasuk memastikan status lahan dan aspek legalitas sebelum pekerjaan dimulai.
Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu pedagang justru terhenti di tengah jalan setelah tenaga, waktu, dan material terlanjur digunakan.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi. Bagaimana mungkin pembangunan sudah berjalan, material sudah terpasang, tanah sudah diratakan, tetapi akhirnya dihentikan karena persoalan yang seharusnya bisa dikaji sejak awal? Ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang sebelum kebijakan dilaksanakan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah lebih cermat dalam menyusun program penataan pasar dan pemberdayaan UMKM agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Desak Wali Kota Evaluasi Kinerja Kepala OPD
Melihat berbagai persoalan tersebut, Frengki meminta Wali Kota Bengkulu mengevaluasi kinerja jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pejabat yang dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan penertiban atau program yang diumumkan kepada publik.
Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, terencana, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai kepala OPD harus memiliki kemampuan membaca persoalan di lapangan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menyusun langkah penyelesaian yang tidak merugikan kelompok ekonomi kecil.
“Jangan sampai pemerintah sibuk melakukan penertiban, tetapi persoalan mendasar masyarakat justru tidak terselesaikan. Wali Kota harus mengevaluasi kepala dinas yang lamban dan tidak mampu melahirkan solusi. Pedagang kecil membutuhkan kepastian, bukan sekadar penertiban,” tutup Frengki.
Frengki menegaskan, ketertiban kota dan pertumbuhan ekonomi masyarakat seharusnya dapat berjalan beriringan.
Pemerintah memang memiliki kewenangan menegakkan Perda dan menata ruang publik. Namun, kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan keberlangsungan UMKM, nasib pedagang kecil, serta kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, penataan kota tidak hanya menghasilkan kawasan yang tertib dan rapi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus menggerakkan roda perekonomian. (Yl)













Discussion about this post