JT.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) mendorong penguatan keuangan berkelanjutan serta pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal di kawasan Asia melalui penyelenggaraan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).
Forum yang berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (4/2/2026) ini diikuti sekitar 200 peserta dari negara anggota ASEAN+3, regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional. Kegiatan digelar secara luring dan daring.
Baca juga
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, mengatakan forum ini bertujuan memperkuat integrasi pasar obligasi kawasan melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi lintas batas.
“Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, termasuk penerapan prinsip keuangan berkelanjutan,” ujar Retno dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Regulasi ini bertujuan memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan lainnya.
Selain itu, OJK juga meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai pedoman penyelarasan proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
Dalam pengembangan pasar obligasi mata uang lokal, OJK mendorong peningkatan stabilitas keuangan melalui pengurangan risiko nilai tukar, diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan tercatat mencapai Rp54,94 triliun.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menilai keuangan berkelanjutan menjadi strategi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
“Pemerintah telah mengembangkan berbagai skema pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik, dan pembiayaan gabungan. Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan,” ujar Mada.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia meraih skor 70,2, di atas rata-rata global 69,5, serta mencapai 61,4 persen dari 23 indikator SDGs. Capaian ini dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Selain agenda utama ABMF, OJK dan ADB juga menggelar Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). DBMF membahas pengembangan aset digital, sedangkan CSIF menyoroti transaksi obligasi lintas batas dan integrasi infrastruktur penyelesaian efek di kawasan ASEAN+3. (*/Stp)
Discussion about this post