JT.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mencatat kinerja industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) masih menghadapi tekanan. Hingga September 2026, total aset kedua industri tersebut turun 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar.
Penurunan juga terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit atau pembiayaan. DPK tercatat turun 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar. Sementara kredit atau pembiayaan merosot 13,16 persen menjadi Rp272,42 miliar.
Baca juga
Kondisi ini menjadi perhatian OJK dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan lembaga jasa keuangan di Bengkulu.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keberlangsungan usaha lembaga keuangan.
“Tata kelola yang baik tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan ketentuan regulator. Hal ini juga menjadi landasan agar pengelolaan lembaga jasa keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Ayu.
Ia meminta seluruh lembaga jasa keuangan memperkuat manajemen risiko agar mampu menghadapi dinamika industri. Komitmen tersebut harus diterapkan secara konsisten, mulai dari pimpinan hingga seluruh jajaran organisasi.
Aset LKMS dan Pergadaian Swasta Tumbuh
Di tengah tekanan pada industri BPR dan BPRS, OJK mencatat perkembangan positif pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan perusahaan pergadaian swasta di bawah pengawasannya.
Hingga September 2026, total aset kedua sektor tersebut tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (YtD) menjadi Rp29,69 miliar.
Total pembiayaan juga meningkat 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar. Sementara nominal pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) turun 10,40 persen menjadi Rp373 juta.
Meski menunjukkan pertumbuhan, OJK mengingatkan agar lembaga keuangan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan memperkuat pengelolaan risiko. Dengan begitu, pertumbuhan usaha dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
OJK Evaluasi Tata Kelola Lembaga Keuangan
Untuk memperkuat kinerja industri jasa keuangan, OJK Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session pada Jumat (5/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sebanyak 28 peserta hadir. Mereka merupakan perwakilan direksi, dewan komisaris, dan pejabat BPR, BPRS, LKMS, serta perusahaan pergadaian swasta.
Dalam kegiatan tersebut, OJK menyampaikan hasil evaluasi pengawasan terhadap kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan di Bengkulu. OJK juga membahas perkembangan ketentuan dan kebijakan regulator serta penerapannya di industri.
Materi pembahasan mencakup penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, manajemen risiko, market conduct, dan pelindungan konsumen.
OJK menekankan pentingnya transparansi informasi, perlakuan yang adil kepada konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan dalam menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, OJK berharap komunikasi antara pengawas dan pelaku industri semakin kuat. Lembaga jasa keuangan juga diharapkan meningkatkan kepatuhan, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kualitas pengelolaan risiko.
OJK Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Rls)
Discussion about this post