Blitar, Jabungtoday.com – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Rabu (29/7/2026).Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Blitar dengan pembahasan yang diarahkan pada penguatan sektor perekonomian daerah.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, Komisi II menghadirkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar untuk membahas sejumlah hal berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Baca juga
Selanjutnya, sesi kedua diikuti oleh DPMPTSP, Bagian Perekonomian Setda, Bagian Umum Setda, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Blitar. Masing-masing OPD menyampaikan program kerja dan kebutuhan anggaran yang menjadi bagian dari penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II melakukan telaah secara rinci terhadap berbagai program dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan sektor perekonomian. Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki arah yang jelas dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan investasi, kemudahan pelayanan perizinan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif di Kabupaten Blitar.
Komisi II juga mendorong agar perencanaan anggaran tahun 2027 disusun secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang matang, program pembangunan diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Melalui pembahasan RKA KUA-PPAS ini, Komisi II DPRD Kabupaten Blitar berharap kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan OPD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.(Dyh/adv)
Discussion about this post