JT.COM – Gubernur Jambi Al Haris mendorong penanaman bambu di kawasan lahan gambut sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.
Gagasan tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri pemaparan mengenai pencegahan karhutla di lahan gambut dari perspektif regulasi, yang disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Baca juga
Kegiatan berlangsung di PT Wirakarya Sakti (WKS) Distrik VII, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin (21/9/2026) siang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari, serta Manager Distrik VII PT WKS Kurniawan.
Dalam arahannya, Al Haris mengapresiasi berbagai langkah pencegahan karhutla yang telah dilakukan pemerintah bersama TNI, Polri, dan masyarakat. Menurut dia, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar mulai dapat diminimalkan, terutama melalui edukasi mengenai dampak dan sanksi pembakaran lahan.
“Usahanya banyak, itu yang memang luar biasa. Kendala kami hari ini memang kita akui bahwa kalau yang namanya kebun masyarakat, sudah mulai kita minimalisir. Dengan banyaknya kampanye-kampanye dari teman-teman, dari Kapolsek dan Danramil, Babinsa semuanya. Kampanye tentang sanksi dan sebagainya. Artinya masyarakat sudah bisa ngerem lah,” ujar Al Haris.
Pemprov Jambi, kata Al Haris, juga telah menjalankan program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya berkaitan dengan status dan kepemilikan lahan.
Ia menyebut sekitar 40 persen kejadian kebakaran lahan saat ini terjadi di lahan masyarakat. Sementara itu, sebagian lainnya terjadi di kawasan Taman Nasional, taman hutan raya (Tahura), dan kawasan konservasi.
Karena itu, Al Haris mengatakan Pemprov Jambi akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendorong regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam upaya pencegahan karhutla di kawasan gambut.
“Saya waktu rapat terakhir saya mau ngomong ke Pak Menteri Kehutanan, kita akan mengambil langkah-langkah. Kita ingin ada regulasi yang mengatur kita boleh mengambil langkah-langkah di lahan gambut,” katanya.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian Al Haris adalah pemanfaatan tanaman bambu di kawasan gambut. Usulan tersebut disampaikan dalam pemaparan Pangkogabwilhan I sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan lahan gambut untuk mengurangi risiko kebakaran.
“Tanam bambu di lahan gambut itu bagus saya kira. Pertama, dia memperkuat tanah, kemudian bambu juga kuat. Dan terbakar juga sulit juga. Bambu kan mengandung air. Paling daunnya habis, batangnya tidak begitu mudah dihabiskan oleh api. Nah, saya setuju,” ujar Al Haris.
Al Haris mengatakan arahan tersebut akan segera ditindaklanjuti bersama Danrem 042/Garuda Putih. Pemprov Jambi akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati/wali kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selain itu, edukasi mengenai penanaman bambu akan dilakukan di sejumlah lokasi yang memiliki karakteristik lahan gambut.
“Mudah-mudahan nanti di lahan-lahan gambut bisa ditanam bambu sehingga ini akan bisa mengurangi risiko bencana di lahan gambut nantinya,” katanya.
Sementara itu, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menjelaskan bahwa penanganan karhutla di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan lahan mineral.
Menurutnya, gambut memiliki kemampuan menyimpan bara api di bawah permukaan atau *smouldering* dan *sleeping fire*. Kondisi tersebut membuat api dapat bertahan dalam waktu lama dan kembali muncul tanpa mudah terdeteksi di permukaan.
Dalam paparannya, Kunto juga memperkenalkan konsep Siklus Pertahanan Gambut sebagai strategi penanganan karhutla. Konsep tersebut mencakup Zirah sebagai perlindungan personel, Tameng sebagai langkah pencegahan, Pedang untuk pemadaman secara cepat dan tuntas, serta tahap Pemulihan setelah kebakaran.
“Pencegahan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Kunto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Arifin, jajaran TNI-Polri, OPD terkait di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta manajemen PT WKS. (Adv)
Discussion about this post