JT.COM – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk mengevaluasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua DPD Gerindra Bengkulu sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, SE., MBA., menilai komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui penindakan yang konsisten tanpa pandang bulu.
Menurutnya, semangat No More Untouchables atau tidak boleh ada pihak yang kebal hukum harus menjadi prinsip dalam penegakan hukum. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun kedekatan dengan lingkaran pemerintahan tidak boleh menjadi pelindung bagi siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana.
Baca juga
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo harus menjadi momentum memperkuat penegakan hukum. Prinsipnya jelas, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” ujar Suharto, Senin (9/11/2026).
Ia menilai pemberantasan korupsi perlu menyentuh sektor-sektor strategis yang mengelola sumber daya dan keuangan negara. Mulai dari energi, pertambangan, perbankan, peradilan, narkotika, hingga pasar modal.
Suharto menyoroti penanganan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina, termasuk perkara pengadaan melalui Petral.
Perkara Petral menjadi salah satu perhatian karena menyangkut tata kelola pengadaan minyak pada periode 2008–2015. Kejaksaan Agung pada April 2026 mengumumkan penetapan tujuh tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik mengungkap dugaan pengondisian tender dan kebocoran informasi internal yang diduga menguntungkan pihak tertentu.
Pada Agustus 2026, Kejaksaan juga melaksanakan penyerahan enam tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi Petral, Pertamina Energy Services (PES), dan Integrated Supply Chain (ISC).
Menurut Suharto, pengusutan perkara sektor energi harus dilakukan secara menyeluruh. Penegak hukum perlu menelusuri aliran dana, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kemungkinan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan bukti yang mendukung.
“Penanganan perkara korupsi tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Jika ada aliran dana dan pihak lain yang menikmati hasil kejahatan, semuanya harus ditelusuri berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum,” kata Suharto.
Selain sektor energi, ia menyoroti perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Salah satu putusan yang menjadi perhatian adalah hukuman terhadap Hendry Lie. Pengadilan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp1,05 triliun.
Kasus tersebut, menurut Suharto, memperlihatkan pentingnya penegakan hukum di sektor pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Suharto juga menilai pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada kasus besar di sektor energi dan pertambangan.
Sektor perbankan, lembaga peradilan, pemberantasan narkotika, dan pasar modal juga membutuhkan pengawasan serta penegakan hukum yang kuat.
Menurutnya, integritas lembaga penegak hukum menjadi faktor penting. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Kepercayaan masyarakat terhadap negara sangat bergantung pada keadilan penegakan hukum. Jangan sampai hukum terlihat tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi,” tambah Suharto.
Ia menambahkan, pemberantasan korupsi harus disertai upaya pemulihan kerugian negara. Penindakan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman badan. Aset hasil kejahatan juga perlu ditelusuri dan dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi Suharto, evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo perlu melihat hasil nyata dari agenda pemberantasan korupsi. Ukurannya bukan semata jumlah perkara yang diungkap, tetapi juga konsistensi penindakan, transparansi proses hukum, pemulihan kerugian negara, dan pencegahan agar korupsi tidak terulang.
Ia berharap semangat No More Untouchables tidak berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut harus tercermin dalam tindakan seluruh aparat dan lembaga penegak hukum.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi. Negara harus hadir untuk memastikan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada yang boleh merasa lebih tinggi daripada hukum,” tutup Suharto.
Ia menilai pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga pemerintahan yang berani membangun tata kelola bersih, melindungi uang negara, dan memastikan keadilan dapat dirasakan seluruh masyarakat. (Yl)
Discussion about this post