JT.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 memasuki tahap lanjutan. Tiga berkas perkara tersangka kembali dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Imam Wijayanto, mengatakan penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara tersebut.
Setelah dinyatakan P-21, penyidik selanjutnya mempersiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.
“Dapat kami sampaikan, berkas perkara atas nama tersangka RS, EA, dan IH telah resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dengan demikian, seluruh empat berkas perkara dalam kasus ini telah dinyatakan lengkap,” kata Imam Wijayanto, Selasa (17/11/2026).
Tiga tersangka yang disebut dalam perkembangan terbaru perkara ini masing-masing berinisial EA, IH, dan RAS. EA menjabat Bendahara Pengeluaran periode Januari hingga Agustus 2023. IH bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada periode yang sama. Sementara RAS menjabat Kepala Disparpora Kepahiang periode Agustus hingga Desember 2023.
Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan belanja barang dan jasa serta belanja modal Disparpora Kepahiang Tahun Anggaran 2023.
Penyidik mendalami dugaan penyimpangan sejumlah kegiatan, mulai dari perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK) dan bahan cetak, belanja makan dan minum, belanja alat listrik, hingga tujuh paket pekerjaan konstruksi.
Total anggaran kegiatan yang menjadi objek penyidikan tersebut mencapai sekitar Rp6,2 miliar.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dugaan penyimpangan dalam kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar.
Untuk memulihkan kerugian negara, Polda Bengkulu juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Aset yang disita meliputi uang tunai, tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat, serta kendaraan roda empat.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan perkara kini memasuki tahapan persiapan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Tahap tersebut menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Disparpora Kabupaten Kepahiang.
Polda Bengkulu menegaskan proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. (Rls)


















Discussion about this post