JT.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama regulator asuransi negara-negara ASEAN menyepakati empat prioritas strategis pengawasan asuransi untuk 2027. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat ketahanan industri, meningkatkan perlindungan pemegang polis, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi.
Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dalam rangkaian pertemuan bersama 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, selaku Ketua AIRM.
Ogi menegaskan, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci menghadapi perkembangan risiko serta tantangan sektor perasuransian yang semakin kompleks.
Menurutnya, sinergi tersebut juga penting untuk membangun industri asuransi ASEAN yang tangguh, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian kawasan.
“Kerja sama yang semakin erat antara regulator dan industri merupakan fondasi penting untuk membangun pasar perasuransian ASEAN yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian kawasan,” kata Ogi.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan pengawasan, keuangan berkelanjutan, transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), perlindungan pemegang polis, hingga penanganan risiko lintas negara.
Empat Prioritas Pengawasan Asuransi ASEAN 2027
Dalam pertemuan tersebut, regulator asuransi ASEAN menetapkan empat bidang prioritas kerja sama pada 2027.
Keempatnya meliputi penguatan pengawasan asuransi, peningkatan inklusi dan dialog dengan industri, pengembangan asuransi berkelanjutan, serta penguatan literasi asuransi, takaful, dan keuangan.
Prioritas tersebut menjadi landasan bagi regulator untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi, serta memperkuat ketahanan industri menghadapi berbagai risiko.
Regulator ASEAN juga menyepakati harmonisasi metodologi penghitungan penetrasi dan densitas asuransi antarnegara. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas dan konsistensi data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta pengawasan industri.
Selain itu, regulator memperkuat koordinasi pengawasan terhadap praktik pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pasar sekaligus melindungi kepentingan pemegang polis.
Perlindungan Pemegang Polis Jadi Perhatian
Selain penguatan pengawasan, perlindungan pemegang polis menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan regulator asuransi ASEAN.
Ogi menyebut regulator membahas berbagai model program perlindungan pemegang polis (policyholder protection program) yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Singapura, Vietnam, dan Indonesia.
Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan memperkuat sistem perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
“Kami juga membahas berbagai model program pelindungan pemegang polis yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Pertukaran pengalaman ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pelindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi,” ujar Ogi.
Sejumlah isu lain turut dibahas, antara lain pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendukung pengawasan, pembiayaan dan asuransi risiko bencana, pengembangan asuransi pertanian, program penjaminan polis, serta penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan.
Ogi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas regulator, pertukaran pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab untuk menghadapi transformasi digital.
Industri Asuransi ASEAN Perkuat Kolaborasi
Dari sisi industri, ASEAN Insurance Council (AIC) menyampaikan hasil pembahasan sejumlah komite kerja. Pembahasan mencakup pengembangan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi syariah, asuransi kesehatan, pendidikan asuransi, hingga pengelolaan risiko bencana alam.
Forum tersebut juga membahas pengembangan asuransi perjalanan intra-ASEAN, peningkatan kerja sama reasuransi dan asuransi syariah, pertukaran data risiko bencana, serta pengembangan layanan asuransi kesehatan.
Pelaku industri turut menyoroti pentingnya tata kelola pemasaran, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan privasi data.
Pemanfaatan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab juga menjadi perhatian untuk mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.
Rangkaian pertemuan di Bali ini diikuti lebih dari 200 peserta. Mereka terdiri atas regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste.
OJK Dorong Ketahanan Industri Asuransi Regional
Sebagai tuan rumah sekaligus Ketua AIRM, OJK terus mendorong penguatan kerja sama pengawasan asuransi di kawasan ASEAN.
Upaya tersebut sejalan dengan ASEAN Finance Sectoral Plan 2026–2030 yang menitikberatkan penguatan integrasi dan ketahanan sektor keuangan regional.
OJK juga mendorong peningkatan kapasitas regulator, perbaikan kualitas data industri, pengembangan inovasi pengawasan, serta koordinasi lintas negara untuk mengantisipasi risiko digital dan praktik distribusi produk asuransi yang tidak sesuai ketentuan.
Rangkaian 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting dan 52nd ASEAN Insurance Council Meeting berlangsung pada 16–19 November 2026 di Bali.
Melalui forum tersebut, regulator dan pelaku industri asuransi ASEAN memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat perlindungan pemegang polis, serta mendorong pertumbuhan industri asuransi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Rls)
















Discussion about this post