• Beranda
  • Disclaimer
  • Hak Jawab & Koreksi Berita
  • Iklan & Kerja Sama
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Kamis, 19 November 2026
Jabung Today
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
Morning News
No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN

Ombudsman Bengkulu Bongkar Dugaan Pungutan Berkedok Sumbangan Sekolah

Admin by Admin
19/11/2026
in HUKRIM
0
PostTweetShareScan

JT.COM – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bengkulu menemukan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan biaya pendidikan di salah satu sekolah di Provinsi Bengkulu.

Temuan tersebut berkaitan dengan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang masuk pada tahun ajaran 2026/2027.

Baca juga

Polda Kalsel Buka Akses 5.337 Peluang Kerja Lewat Poliran Job Fair, Perluas Jangkauan hingga Pelosok

19/11/2026

Polda Bali Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil Y, Amankan 5.200 Butir dan Ribuan Pil Diduga Koplo

19/11/2026

OJK dan Regulator ASEAN Sepakati Empat Prioritas Pengawasan Asuransi 2027

19/11/2026

Kapolda Bengkulu Hadiri Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2 Tahun 2026

19/11/2026

POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

19/11/2026

Polres Rejang Lebong Hadirkan Program Poliran, Buka Akses dan Motivasi Bagi Pencari Kerja

19/11/2026

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, menegaskan bahwa pembayaran pendidikan yang nominal dan waktu pelunasannya sudah ditentukan pihak sekolah tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan. Praktik tersebut justru mengarah pada pungutan.

Penegasan itu disampaikan Mustari saat memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang. Kegiatan berlangsung di Hotel Nala Sea Side, Bengkulu, Kamis (19/11/2026), dalam agenda Press Release bersama awak media.

“Berdasarkan keterangan pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, pengambilan biaya yang sudah ditentukan bukan merupakan bentuk sumbangan,” ujar Mustari.

Menurutnya, sumbangan pada prinsipnya bersifat sukarela. Karena itu, sekolah tidak boleh menetapkan nominal pembayaran yang wajib dipenuhi oleh orang tua atau wali murid dengan batas waktu tertentu.

Ombudsman menilai, penetapan nominal pembayaran yang disertai kewajiban pelunasan, terlebih jika dikaitkan dengan proses penerimaan peserta didik baru, menunjukkan adanya indikasi pungutan.

Ombudsman Soroti Penetapan SPP dan Uang Masuk

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyoroti mekanisme penetapan SPP dan uang masuk yang diberlakukan sekolah untuk tahun ajaran 2026/2027.

Persoalan ini menjadi perhatian karena biaya yang seharusnya bersifat sumbangan diduga berubah menjadi kewajiban pembayaran dengan nominal dan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Ombudsman kemudian mengkaji praktik tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bagi satuan pendidikan agar tidak mencampuradukkan sumbangan sukarela dengan pungutan yang bersifat wajib.

Dorong Pendidikan Transparan dan Bebas Maladministrasi

Mustari menegaskan, penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ombudsman mendorong seluruh penyelenggara pendidikan agar memastikan setiap kebijakan pembiayaan memiliki dasar yang jelas dan tidak membebani masyarakat melalui mekanisme pembayaran yang tidak sesuai aturan.

Ombudsman Bengkulu berharap hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan.

Langkah tersebut penting agar pelayanan pendidikan berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. (Yl)

Previous Post

OJK dan Regulator ASEAN Sepakati Empat Prioritas Pengawasan Asuransi 2027

Next Post

Polda Bali Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil Y, Amankan 5.200 Butir dan Ribuan Pil Diduga Koplo

Artikel lainnya

HUKRIM

Polda Bali Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil Y, Amankan 5.200 Butir dan Ribuan Pil Diduga Koplo

by Admin
19/11/2026
HUKRIM

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

by Admin
18/11/2026
HUKRIM

Korupsi Disparpora Kepahiang, Tiga Berkas Tersangka Kembali P-21

by Admin
18/11/2026
HUKRIM

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

by Admin
17/11/2026
HUKRIM

Ditresnarkoba Polda Bengkulu Ungkap Peredaran Sabu di Rejang Lebong, 15 Paket Seberat 7,88 Gram Disita

by Admin
17/11/2026
HUKRIM

Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

by Admin
16/11/2026
Next Post

Polda Bali Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil Y, Amankan 5.200 Butir dan Ribuan Pil Diduga Koplo

Polda Kalsel Buka Akses 5.337 Peluang Kerja Lewat Poliran Job Fair, Perluas Jangkauan hingga Pelosok

Discussion about this post

Iklan

Populer

    Beranda -- Disclaimer -- Hak Jawab & Koreksi Berita -- Iklan & Kerja Sama -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- Redaksi -- SOP Perlindungan Wartawan -- Tentang Kami

    Jl.Ternate, RT 03 No 49 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Kode Pos 36137
    Email : jabungtoday@gmail.com
    Phone / WA : 0813-1302-4411

    Copyright© 2026 Jabungtoday.com
    Developed by - OMG

    No Result
    View All Result
    • ADVERTORIAL
    • DAERAH
    • EKBIS
    • KABAR TNI/POLRI
    • OTOMOTIF
    • NASIONAL
    • OPINI
    • PEMERINTAHAN
    • PARLEMEN
    • HUKRIM
    • BINTAN