JT.COM – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bengkulu menemukan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan biaya pendidikan di salah satu sekolah di Provinsi Bengkulu.
Temuan tersebut berkaitan dengan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang masuk pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, menegaskan bahwa pembayaran pendidikan yang nominal dan waktu pelunasannya sudah ditentukan pihak sekolah tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan. Praktik tersebut justru mengarah pada pungutan.
Penegasan itu disampaikan Mustari saat memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang. Kegiatan berlangsung di Hotel Nala Sea Side, Bengkulu, Kamis (19/11/2026), dalam agenda Press Release bersama awak media.
“Berdasarkan keterangan pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, pengambilan biaya yang sudah ditentukan bukan merupakan bentuk sumbangan,” ujar Mustari.
Menurutnya, sumbangan pada prinsipnya bersifat sukarela. Karena itu, sekolah tidak boleh menetapkan nominal pembayaran yang wajib dipenuhi oleh orang tua atau wali murid dengan batas waktu tertentu.
Ombudsman menilai, penetapan nominal pembayaran yang disertai kewajiban pelunasan, terlebih jika dikaitkan dengan proses penerimaan peserta didik baru, menunjukkan adanya indikasi pungutan.
Ombudsman Soroti Penetapan SPP dan Uang Masuk
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyoroti mekanisme penetapan SPP dan uang masuk yang diberlakukan sekolah untuk tahun ajaran 2026/2027.
Persoalan ini menjadi perhatian karena biaya yang seharusnya bersifat sumbangan diduga berubah menjadi kewajiban pembayaran dengan nominal dan tenggat waktu yang telah ditentukan.
Ombudsman kemudian mengkaji praktik tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bagi satuan pendidikan agar tidak mencampuradukkan sumbangan sukarela dengan pungutan yang bersifat wajib.
Dorong Pendidikan Transparan dan Bebas Maladministrasi
Mustari menegaskan, penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ombudsman mendorong seluruh penyelenggara pendidikan agar memastikan setiap kebijakan pembiayaan memiliki dasar yang jelas dan tidak membebani masyarakat melalui mekanisme pembayaran yang tidak sesuai aturan.
Ombudsman Bengkulu berharap hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan.
Langkah tersebut penting agar pelayanan pendidikan berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. (Yl)















Discussion about this post