JT.COM – Usman Ermulan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Provinsi Jambi periode 2025–2030, Kamis (25/7/2025).
Dalam sambutannya, Usman menekankan pentingnya konsolidasi alumni dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.
Baca juga
“Langkah awal kita adalah menghimpun kembali para alumni Lemhannas yang selama ini tercerai-berai di Jambi. Kita akan rapikan keanggotaan dan membuka pendaftaran resmi,” ujar Usman.
Ia mengatakan, selama ini data anggota belum terorganisir secara menyeluruh. Padahal, alumni Lemhannas tersebar di berbagai wilayah Jambi, baik di kota maupun di daerah.
Selain itu, Usman juga menyoroti peran strategis DPD IKAL Jambi dalam mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum DPP IKAL yang mampu membawa organisasi berkontribusi nyata bagi ketahanan nasional.
“Ini bukan hanya soal organisasi. Ini soal ketahanan nasional, termasuk ketahanan ekonomi. Kalau ekonomi kita hancur, negara bisa terancam,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Menurutnya, minimnya pemahaman tentang ketahanan nasional dapat mengancam keberlangsungan bangsa.
“Dulu mahasiswa masih dapat kuliah kewiraan, itu bagian dari pembentukan ketahanan nasional. Sekarang tidak ada lagi, padahal ini penting untuk masa depan negara,” katanya.
Usman juga menyoroti potensi ekonomi Provinsi Jambi yang menurutnya belum dikelola secara optimal. Ia menyebut Jambi memiliki kekayaan alam seperti kelapa sawit seluas 1,3 juta hektar serta tambang batu bara yang belum dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika harga sawit jatuh atau terjadi konflik, masyarakat kita yang mayoritas hidup dari sawit akan terpukul. Kita harus perjuangkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal nasional berdampak langsung pada transfer dana ke daerah. Ia menyebut APBN saat ini mengalami defisit sebesar Rp 624 triliun, sementara utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 500 miliar.
“Kalau pusat defisit, bagaimana mau turun dana ke daerah?,” terangnya.
Ia mendorong kepala daerah agar lebih mandiri dalam menggali potensi ekonomi tanpa bergantung pada dana pusat.
“Daerah harus berpikir kreatif. Kalau perlu utang luar negeri, boleh saja asal sanggup bayar. Tapi jangan sampai negara yang digadaikan,” pungkasnya. (Yol)
Discussion about this post