JT.COM – Gubernur Jambi Al Haris meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi mengutamakan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan dampak nyata bagi masyarakat dalam menjalankan program yang direncanakan melalui APBD 2027.
Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).
Baca juga
Dalam arahannya, Al Haris meminta OPD tidak hanya berorientasi pada tingkat serapan anggaran. Menurutnya, setiap program harus memiliki target yang jelas, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong OPD melakukan inovasi, proaktif mencari sumber pembiayaan alternatif, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Al Haris menjelaskan, RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, kebutuhan belanja wajib (mandatory spending), serta prinsip realistis, kredibel, dan berkelanjutan.
“Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu: 1. Pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian. 2. Belanja yang berkualitas, produktif dan prioritas untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. 3. Pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko defisit,” kata Al Haris.
Ia menyebutkan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp3,95 triliun atau meningkat Rp195,06 miliar (5,19 persen) dibandingkan APBD Murni 2026.
Dari target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp2,054 triliun atau 51,97 persen, meningkat 5,62 persen. Kontributor terbesar berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp1,68 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, meningkat 5,08 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp1,92 miliar, turun seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.
Pada sisi belanja, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,87 triliun atau 71,42 persen, belanja modal Rp437,30 miliar atau 10,87 persen, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar, serta belanja transfer Rp680,15 miliar.
RAPBD 2027 juga mencatat defisit sebesar Rp68,45 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp68,60 miliar.
Usai rapat paripurna, Al Haris mengatakan penyampaian nota pengantar RAPBD 2027 merupakan tahap awal pembahasan anggaran bersama DPRD Provinsi Jambi.
“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba untuk bagaimana memberikan usulan kepada Dewan, agar kiranya Dewan bisa membahas dengan tim anggaran kami bersama tim anggaran Dewan,” ujar Al Haris.
Ia menjelaskan, program dan kegiatan yang masuk dalam RAPBD 2027 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Dengan demikian, program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran.
“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” jelasnya.
Al Haris menegaskan, penyusunan APBD 2027 tetap mengedepankan prinsip efisiensi meskipun terdapat peningkatan nilai anggaran dibandingkan APBD Murni 2026.
“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” ucapnya.
Karena itu, ia berharap proses pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan optimal sehingga setiap anggaran yang disepakati benar-benar diarahkan pada program yang memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” pungkas Al Haris.
Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah. (Adv)
Discussion about this post