JT.COM – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak mempersulit pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, rumah sakit yang terbukti melanggar ketentuan pelayanan dapat didorong untuk menerima sanksi tegas, termasuk pencabutan izin sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.
Peringatan itu disampaikan Teuku saat menggelar reses masa persidangan III tahun sidang 2026 di kawasan Meranti 4, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, Rabu (11/11/2026).
Baca juga
Dalam pertemuan tersebut, warga dan sejumlah ketua RT menyampaikan berbagai persoalan. Mulai dari data penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.
Teuku menerima seluruh aspirasi tersebut dan menyatakan akan mendorong penyelesaiannya melalui lembaga legislatif maupun koordinasi dengan pemerintah terkait.
Persoalan pertama yang mencuat adalah ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial.
Sejumlah warga yang dinilai kurang mampu justru masuk kategori desil tinggi. Akibatnya, mereka berpotensi tidak mendapatkan bantuan meskipun kondisi ekonominya membutuhkan dukungan pemerintah.
Teuku menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Sosial. Sebab, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan harus mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Ia menyebut ketua RT dan perangkat lingkungan telah membantu mendata serta menyaring warga yang layak menerima bantuan. Namun, hasil penetapan desil dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Orang yang tidak mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang harus kita pertanyakan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” tegas Teuku.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali data tersebut. Dengan begitu, bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, ketidaktepatan data dapat membuat program bantuan tidak mencapai sasaran. Warga yang membutuhkan justru kehilangan kesempatan untuk memperoleh dukungan pemerintah.
Selain bantuan sosial, warga juga menyampaikan persoalan penataan pedagang kaki lima.
Teuku menilai pemerintah perlu mencari solusi yang mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni menjaga ketertiban ruang publik dan melindungi mata pencaharian pedagang kecil.
Ia menyebut kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif lokasi usaha. Terutama jika pemerintah kota belum memiliki tempat yang memadai bagi para pedagang.
“Kalau memang belum ada solusi tempat dari pemerintah kota, kita punya tempat di GOR milik provinsi. Kita bisa bantu masyarakat agar tetap bisa mencari nafkah dan ekonomi terus berputar,” ujarnya.
Menurut Teuku, penataan kawasan perkotaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penertiban. Pemerintah juga perlu memastikan pedagang kecil tetap memiliki ruang untuk mencari penghasilan.
Dalam kesempatan itu, warga turut meminta bantuan kursi. Teuku menyatakan akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
Keluhan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam reses tersebut.
Warga menyampaikan adanya dugaan penolakan terhadap pasien BPJS saat hendak mendapatkan pelayanan medis. Mereka juga mempertanyakan kemungkinan perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum.
Menanggapi keluhan itu, Teuku mengingatkan manajemen rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, agar menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien BPJS tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Terlebih jika alasan kamar penuh tidak sesuai dengan kondisi ketersediaan ruang perawatan sebenarnya.
“Ini peringatan bagi manajemen rumah sakit. Jangan sampai ada pasien BPJS yang ditolak tanpa alasan yang jelas. Kalau memang penuh, itu bisa kita pahami. Tetapi kalau alasannya penuh, sementara kamar masih tersedia, tentu ini menjadi persoalan serius,” tegasnya.
Teuku menyatakan DPRD akan mendorong tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelayanan pasien BPJS.
Bahkan, ia menyebut pencabutan izin dapat menjadi salah satu konsekuensi yang perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan instansi terkait.
“Jangan coba-coba mempersulit atau menolak pasien BPJS. Kalau terbukti ada pelanggaran, kami akan mendorong tindakan tegas. Bahkan, sampai pada pencabutan izin sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Teuku juga menyoroti dukungan anggaran pemerintah untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp64 miliar untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat pada 2026. Anggaran dengan jumlah serupa, menurutnya, kembali disiapkan untuk 2027.
Bagi Teuku, dukungan anggaran tersebut harus sejalan dengan kualitas pelayanan di rumah sakit. Masyarakat yang telah dijamin melalui program kesehatan pemerintah harus memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.
Karena itu, ia meminta rumah sakit tidak membedakan pelayanan berdasarkan jenis kepesertaan BPJS.
Tenku berharap seluruh persoalan yang disampaikan warga Kebun Tebeng mendapat tindak lanjut dari pemerintah dan instansi terkait.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda pertemuan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memperjuangkan penyelesaiannya.
Seluruh aspirasi warga akan menjadi catatan DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (Yl)
Discussion about this post