JT.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendorong pemerintah memperkuat sistem transportasi multimoda dan menyiapkan jalur alternatif untuk menjaga konektivitas Jawa–Sumatera saat terjadi gangguan akibat bencana.
Menurut Ivan, erupsi Gunung Anak Krakatau harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketahanan sistem transportasi nasional, terutama ketergantungan terhadap jalur utama yang selama ini menjadi tumpuan konektivitas Jawa–Sumatera.
Baca juga
“Keselamatan harus menjadi prinsip utama. Tetapi ketika satu moda berhenti, konektivitas tidak boleh ikut berhenti. Sistem transportasi nasional harus memiliki kemampuan untuk mengalihkan beban secara cepat dan terencana ke moda lainnya,” kata Ivan Wirata, Senin (7/9/2026).
Ivan mengatakan, gangguan pada satu moda transportasi dapat berdampak pada moda lainnya. Penutupan atau pembatasan penerbangan, misalnya, berpotensi mengalihkan pergerakan penumpang dan barang ke jalur darat maupun laut.
Jika pengalihan tidak dilakukan secara terencana sejak titik asal, kata dia, penumpukan dapat terjadi di terminal, pelabuhan, jalan raya, hingga simpul penyeberangan.
“Gangguan satu moda bisa memindahkan beban ke moda lain. Kalau tidak dikendalikan dari awal, penumpukan terjadi di simpul-simpul transportasi dan akhirnya berubah menjadi risiko nasional,” ujarnya.
Berdasarkan data dalam infografik kebijakan per 6 September 2026, episode erupsi berlangsung sekitar 25 jam secara terus-menerus. Dampaknya, delapan bandar udara ditutup sementara dan 467 penerbangan terdampak, terdiri atas 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik. Sekitar 150.000 penumpang juga dilaporkan tertahan.
Sementara itu, jalur penyeberangan Merak–Bakauheni masih beroperasi dengan pengawasan terhadap abu vulkanik, jarak pandang, angin, gelombang, serta keselamatan pelayaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Ivan mendorong penerapan lima langkah sistem kontinjensi multimoda, yakni **pantau, lindungi, alihkan, prioritaskan, dan pulihkan**.
Pertama, pemantauan selama 24 jam terhadap aktivitas vulkanik, abu, cuaca, kondisi laut, serta informasi penerbangan seperti SIGMET dan NOTAM.
Kedua, perlindungan keselamatan dengan menetapkan batas yang jelas mengenai kapan layanan transportasi dapat dibuka, dibatasi, atau dihentikan.
Ketiga, pengalihan moda secara terencana, termasuk dari transportasi udara menuju jalur darat dan laut. Pengalihan harus dilakukan sejak titik asal agar tidak terjadi pergerakan penumpang secara bersamaan menuju satu simpul transportasi.
Keempat, pemberian prioritas terhadap angkutan strategis, terutama pangan, energi, obat-obatan, bahan baku industri, dan kebutuhan logistik penting.
Kelima, pemulihan secara bertahap berdasarkan verifikasi keselamatan, pemeriksaan sarana dan prasarana, serta target waktu pemulihan yang terukur.
“Kita tidak boleh menunggu situasi benar-benar kacau baru bergerak. Ketika indikator sudah menunjukkan peningkatan risiko, sistem alternatif harus sudah siap,” tegas Ivan.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan juga menilai pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dalam konteks penguatan konektivitas dan distribusi logistik nasional.
Menurut dia, Merak–Bakauheni tetap merupakan jalur strategis Jawa–Sumatera. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu kawasan dapat meningkatkan kerentanan apabila terjadi gangguan di wilayah Selat Sunda.
Karena itu, Ivan mendorong pengembangan konsep **multiple gateway** atau gerbang transportasi alternatif dengan mengoptimalkan sejumlah jalur yang memiliki karakter geografis berbeda.
Dalam konteks tersebut, Jambi dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu gerbang alternatif logistik Jawa–Sumatera bagian tengah.
Salah satu gagasan yang perlu dikaji, kata Ivan, adalah koridor laut Marunda–Kuala Jambi. Kajian tersebut dapat dilakukan melalui studi kelayakan dan proyek percontohan untuk melihat potensinya sebagai jalur cadangan angkutan barang.
“Jambi bukan untuk menggantikan Merak–Bakauheni. Jambi harus diposisikan sebagai gerbang alternatif yang memperkuat sistem. Kalau satu jalur terganggu, kita punya pilihan lain. Itulah makna sebenarnya dari resiliensi transportasi,” jelas Ivan.
Menurut dia, pengembangan koridor tersebut berpotensi mengurangi beban Selat Sunda, menghubungkan pusat produksi dengan pasar dan pelabuhan, serta menyediakan jalur cadangan bagi distribusi logistik nasional.
Dengan demikian, Jambi dapat mengambil peran lebih besar dalam memperkuat konektivitas logistik nasional, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian tengah.
Ivan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi gangguan transportasi akibat bencana.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan, PVMBG, BMKG, BNPB, AirNav Indonesia, ASDP, Pelindo, KSOP, BPTD, operator transportasi, dan pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme koordinasi yang terintegrasi.
“Konsep yang diperlukan adalah satu komando, satu data dan satu informasi publik,” kata Ivan.
Dengan mekanisme tersebut, informasi mengenai penutupan dan pengalihan layanan, kapasitas angkutan, kondisi pelabuhan, hingga pembukaan kembali jalur transportasi dapat disampaikan secara cepat dan seragam kepada masyarakat.
Ivan menegaskan, ketahanan transportasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan jalan, pelabuhan, atau bandara. Infrastruktur tersebut harus terhubung dalam satu sistem yang mampu beradaptasi ketika terjadi gangguan.
“Resiliensi transportasi bukan sekadar memiliki infrastruktur yang kuat. Yang kita butuhkan adalah sistem yang mampu mengantisipasi, beradaptasi, menjaga konektivitas minimum dan kemudian pulih secepat mungkin ketika krisis terjadi,” katanya.
Ivan berharap kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menyiapkan jalur alternatif sejak situasi masih normal.
“Jangan tunggu krisis baru menyiapkan jalur alternatif. Saat kondisi normal justru harus kita siapkan, kita uji, dan kita pastikan benar-benar bisa digunakan ketika keadaan darurat datang,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post