JT.COM – Pemerintah Kota Jambi secara resmi meluncurkan program bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, Kamis (22/5), dalam sebuah acara bertajuk “Launching Akbar Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana, MKM, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kota Jambi, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.
Baca juga
Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa sebanyak 3.000 pekerja rentan serta 1.316 petugas keagamaan telah terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini menyasar pekerja bukan penerima upah seperti pelaku UMKM, tukang ojek, dan pekerja informal lainnya yang memiliki risiko tinggi.
“Mereka akan segera menerima kartu kepesertaan agar mengetahui hak-haknya dan lebih semangat bekerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, santunan Jaminan Kematian (JKM) juga diserahkan kepada ahli waris peserta yang telah meninggal dunia. Wali Kota turut mengisahkan pengalaman menyentuh dari salah satu penerima santunan sebagai bukti manfaat program ini bagi masyarakat.
Deputi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Novriansyah, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi dan menyebutnya sebagai model yang bisa diadopsi daerah lain.
“Jambi luar biasa. Ini menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat rentan,” ungkapnya.
Dari sekitar 15.000 pekerja rentan yang terdata di Kota Jambi, baru 3.000 yang telah terverifikasi dan menerima perlindungan. Hendra menekankan pentingnya kolaborasi daerah dengan BPJS untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial yang merata.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menambahkan bahwa cakupan kepesertaan di Kota Jambi saat ini mencapai 44 persen dari total potensi 228 ribu pekerja.
“Masih ada lebih dari 100 ribu pekerja yang belum terlindungi secara optimal,” jelasnya.
Salah satu program unggulan yang tengah dikembangkan adalah “Kampung Bahagia”, yang diharapkan mampu memperluas perlindungan bagi pekerja miskin ekstrem.
“Ini bukan sekadar slogan, tapi langkah konkret yang menunjukkan perhatian Wali Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Hendra. (YOl)
Discussion about this post