JT.COM – Dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur 2025, Senin (13/4/2026), dewan menilai serapan APBD belum maksimal.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suharto, menegaskan rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan kelembagaan.
Baca juga
“Ini bukan pandangan pribadi. Rekomendasi kami lahir dari kajian DPRD. Secara umum program berjalan, tetapi masih ada catatan penting,” tegasnya.
DPRD menilai realisasi anggaran 2025 belum menyentuh target maksimal. Kondisi ini dinilai berdampak pada efektivitas program pembangunan.
“Serapan anggaran masih belum optimal. Ke depan harus diperbaiki agar APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Suharto.
DPRD juga menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan. Kritik dari publik dinilai sebagai bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kalau tidak mau dikritik, Bengkulu sulit maju. Pengawasan penting agar anggaran tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat, isu anggaran publikasi turut mengemuka. DPRD menilai publikasi tetap dibutuhkan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Publikasi itu penting. Tidak ada yang melarang, selama digunakan dengan benar,” tegasnya.
Ke depan, DPRD meminta pengelolaan anggaran publikasi lebih tertata dan merata. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
“Silakan lakukan publikasi, tapi harus sesuai kebutuhan dan wilayah,” tambahnya.
DPRD Bengkulu memastikan akan terus mengawal pelaksanaan APBD. Transparansi, efektivitas, dan dampak langsung bagi masyarakat menjadi fokus utama. (Yl)
Discussion about this post