• Beranda
  • Disclaimer
  • Hak Jawab & Koreksi Berita
  • Iklan & Kerja Sama
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Kamis, 19 November 2026
Jabung Today
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
Morning News
No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN

Gerindra Soroti Utang Rp175 Miliar, DPRD Bengkulu Siap Sidak Proyek Pulau Baai

Admin by Admin
29/06/2026
in PARLEMEN
0
PostTweetShareScan

JT.COM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, SE., MBA, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pengelolaan anggaran pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

Dalam rapat Komisi III DPRD bersama mitra kerja, Senin (29/6/2026), ia menyoroti utang proyek infrastruktur yang mencapai sekitar Rp175 miliar hingga minimnya transparansi sejumlah proyek di kawasan Pelabuhan Pulau Baai.

Baca juga

Screenshot

Sumardi Apresiasi Kinerja Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

30/06/2026
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sidak ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bengkulu salah satunya black rock, Minggu dini hari (10/5/2026). (foto:ist)

Sidak Hiburan Malam, DPRD Bengkulu Minta Pengelola Wajib Periksa KTP Pengunjung

10/05/2026

DPRD Bengkulu Soroti Kerusakan Jembatan Air Martan

05/05/2026

Paripurna DPRD Bengkulu: APBD hingga Perampingan OPD Jadi Prioritas

04/05/2026

Rembuk Tani Bengkulu: Sumardi Soroti Pupuk dan Irigasi

01/05/2026

Jembatan Air Matan Ambrol, DPRD Bengkulu Turun Tangan

30/04/2026

Suharto menilai banyak program pembangunan yang telah disahkan melalui APBD justru gagal direalisasikan akibat adanya penggeseran anggaran.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

“Program yang sudah disahkan melalui mekanisme DPRD justru banyak dibatalkan. Surat edaran dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeser anggaran tanpa mekanisme yang benar,” tegas Suharto.

Ia mengungkapkan, hasil pembahasan Komisi III menunjukkan sebagian anggaran pembangunan dialihkan untuk membayar utang pekerjaan tahun sebelumnya.

Kondisi itu dinilai menghambat pelaksanaan proyek baru yang telah direncanakan dalam APBD tahun berjalan.

Suharto menegaskan pembayaran utang proyek tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah, katanya, wajib mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang ada utang, penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang sah, misalnya menggunakan SiLPA setelah ada audit dan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Jangan mengabaikan aturan,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kewajiban pembayaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi proyek-proyek yang belum selesai. Pembayaran, lanjutnya, harus disesuaikan dengan progres pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan kontraktor.

“Hitung sesuai progres pekerjaan. Jangan terus memberikan perpanjangan kontrak tanpa penyelesaian yang jelas,” katanya.

Selain persoalan APBD, Suharto turut menyoroti pembangunan di kawasan Pelabuhan Pulau Baai. Ia mengaku DPRD hingga kini belum memperoleh informasi lengkap mengenai sejumlah proyek yang sedang berjalan.

Menurutnya, Komisi III menemukan pembangunan jalan menuju kawasan pelabuhan yang telah dicor beton.

Namun, informasi mengenai pelaksana proyek, nilai kontrak, sumber anggaran, hingga kontraktor belum diketahui secara jelas.

“Kami melihat pembangunan sudah berjalan, tetapi siapa pelaksananya, siapa kontraktornya, dan berapa nilai anggarannya belum kami ketahui. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Suharto mengingatkan seluruh proyek pemerintah wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi.

Setiap pekerjaan konstruksi, kata dia, harus dilengkapi papan informasi yang memuat identitas proyek, sumber pendanaan, nilai kontrak, pelaksana, serta jangka waktu pekerjaan.

“Ini era keterbukaan informasi. Masyarakat berhak mengetahui setiap proyek yang menggunakan uang negara,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu bersama pimpinan DPRD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Pelabuhan Pulau Baai.

Sidak tersebut bertujuan memastikan perkembangan proyek di lapangan, termasuk progres pengerukan alur pelabuhan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

“Kami ingin melihat langsung progres pengerukan alur pelabuhan, kondisi pelayaran saat ini, serta seluruh pembangunan yang sedang berlangsung. Semua harus terbuka karena DPRD memiliki fungsi pengawasan,” ujar Suharto.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal seluruh proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBD, APBN, maupun anggaran BUMN.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bengkulu.

“Pengawasan akan terus kami lakukan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat, terbuka, dan memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya. (Yl)

Tags: DPRD Provinsi Bengkulu
Previous Post

Sanggar Tempang Tigo Juara Festival Video Musik Dol Polresta Bengkulu

Next Post

PDAM Tirta Selagan Disorot, Warga Keluhkan Air Sering Mati dan Pertanyakan Kontribusi PAD

Artikel lainnya

PARLEMEN

Suharto Sentil Tambang dan Perkebunan: Kekayaan Bengkulu, PAD Jangan Nol!

by Admin
12/11/2026
PARLEMEN

Teuku Zulkarnain Tegur Rumah Sakit: Jangan Persulit Pasien BPJS!

by Admin
11/11/2026
PARLEMEN

Dari Aspirasi Menjadi Aksi, Suharto Resmikan Jalan Menuju Masjid di Bentiring

by Admin
11/11/2026
ADVERTORIAL

Jelang Pilkades Serentak, Ketua DPRD Blitar Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan

by Redaksi
06/11/2026
ADVERTORIAL

DPRD Kabupaten Blitar Dukung Pilkades 2026 Berintegritas, Persatuan Warga Jadi Prioritas

by Redaksi
06/11/2026
ADVERTORIAL

DPRD Kabupaten Blitar Dorong Sinergi Pemerintah dan BUMN Perkuat Peternak

by Redaksi
05/11/2026
Next Post

PDAM Tirta Selagan Disorot, Warga Keluhkan Air Sering Mati dan Pertanyakan Kontribusi PAD

Hadiri Sidang Sengketa Tanah, BPN Bengkulu Tengah Tegaskan Komitmen Dukung Kepastian Hukum

Polres Bengkulu Selatan Gelar Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat TMT 1 Juli 2026

49 Personel Polresta Bengkulu Naik Pangkat, Kapolresta Beri Penghargaan untuk Anggota Berprestasi

DPRD Jambi Minta Penanganan Anak Tidak Sekolah Dilakukan Lintas Sektor

Discussion about this post

Iklan

Populer

    Beranda -- Disclaimer -- Hak Jawab & Koreksi Berita -- Iklan & Kerja Sama -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- Redaksi -- SOP Perlindungan Wartawan -- Tentang Kami

    Jl.Ternate, RT 03 No 49 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Kode Pos 36137
    Email : jabungtoday@gmail.com
    Phone / WA : 0813-1302-4411

    Copyright© 2026 Jabungtoday.com
    Developed by - OMG

    No Result
    View All Result
    • ADVERTORIAL
    • DAERAH
    • EKBIS
    • KABAR TNI/POLRI
    • OTOMOTIF
    • NASIONAL
    • OPINI
    • PEMERINTAHAN
    • PARLEMEN
    • HUKRIM
    • BINTAN