Blitar,Jabungtoday.com – DPRD Kabupaten Blitar melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja finalisasi yang digelar pada Kamis (22/10/2026) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, dengan fokus pada penyempurnaan materi dan arah implementasi regulasi.
Finalisasi Raperda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan aturan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam proses tersebut, Pansus membahas sejumlah materi penting yang berkaitan dengan peran pesantren serta bentuk fasilitasi yang dapat diberikan pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.
Untuk mendukung pembahasan yang komprehensif, rapat kerja melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Bagian Hukum Setda, serta Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kehadiran unsur terkait tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pandangan dan memastikan materi Raperda dapat dilaksanakan secara terkoordinasi.
Salah satu fokus pembahasan adalah fasilitasi terhadap fungsi pendidikan yang dijalankan pesantren. Aspek ini dinilai penting dalam penyusunan regulasi agar dukungan pemerintah daerah dapat dirumuskan secara jelas, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing pihak.
Selain pendidikan, Raperda juga mencakup fasilitasi fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari peran pesantren dalam kehidupan sosial, sehingga pengaturannya diharapkan mampu mendukung kontribusi pesantren bagi masyarakat secara berkesinambungan.
Pansus turut mencermati mekanisme koordinasi, pembinaan, dan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan regulasi nantinya memiliki pedoman yang jelas. Kejelasan mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di lingkungan pesantren.
Melalui finalisasi ini, DPRD Kabupaten Blitar berupaya menghadirkan Raperda Fasilitasi Pesantren yang aplikatif, memiliki kepastian hukum, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penyempurnaan substansi regulasi diharapkan menjadi fondasi bagi dukungan yang lebih terarah terhadap pesantren, khususnya dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blitar.(Dyh/adv)


















Discussion about this post