Blitar, Jabungtoday.com – DPRD Kabupaten Blitar melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait, Selasa siang (11/8/2026). Rapat tersebut membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027. Forum tersebut menjadi ruang bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Baca juga
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD dan perangkat daerah terkait melakukan pendalaman terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan menjadi bagian dari rencana anggaran tahun 2027. Setiap usulan dicermati dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran daerah memiliki arah yang jelas dan terukur. Dengan demikian, alokasi anggaran yang nantinya dituangkan dalam APBD diharapkan dapat mendukung program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kabupaten Blitar.
Banggar DPRD Kabupaten Blitar menempatkan pembahasan KUA-PPAS sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Koordinasi yang baik dinilai penting agar perencanaan program, target pembangunan, serta kemampuan anggaran daerah dapat berjalan secara selaras.
Melalui pembahasan yang konstruktif, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendorong agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prioritas pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Hasil pembahasan KUA-PPAS selanjutnya menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027. DPRD Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen mengawal proses tersebut agar kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.(Dyh/adv)
Discussion about this post