JT.COM – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan Program SINERGI Tahap I Bagian Kedua, sebagai bentuk komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan, pada Selasa (27/05/2025).
Baca juga
Program SINERGI merupakan bagian dari inisiatif “BETTER with DJPK”, yang bertujuan mengakselerasi transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif dan berkelanjutan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara DJPK, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), serta kelanjutan dari Program SINERGI Tahap I Bagian Pertama yang telah digelar pada 30 April 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan seperti SKALA, KIAT, dan World Bank.
Tercatat hampir 3.000 peserta dari 436 daerah hadir, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani keuangan, perencanaan, dan infrastruktur.
Dalam sambutannya, Askolani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur daerah.
“Pembangunan tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja. Semua pihak harus terlibat pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta,” tegas Askolani dikutip pada laman resmi kemenkeu.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pendekatan top-down dari pemerintah pusat dan pendekatan bottom-up dari daerah dalam merumuskan format pembiayaan yang berkelanjutan dan efektif.
Menurutnya, pembiayaan pembangunan tidak cukup mengandalkan APBN dan APBD, melainkan perlu menggandeng sumber pembiayaan alternatif seperti swasta, BUMN, dan investasi asing.
Acara dibagi dalam dua segmen utama. Segmen pertama membahas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan menghadirkan narasumber dari berbagai daerah yang memaparkan pengalaman dan rencana proyek KPBU. Di antaranya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang menyampaikan keberhasilan proyek SPAM Semarang Barat, serta Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma yang membahas rencana KPBU infrastruktur di Denpasar.
Direktur Utama PT PII, Wahid Sutopo, turut menjelaskan peran PT PII dalam memberikan jaminan proyek, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas daerah. Sedangkan dari DJPK, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan kontribusi KPBU dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Segmen kedua fokus pada skema pembiayaan melalui pinjaman daerah. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus membagikan pengalaman memanfaatkan pinjaman untuk pembangunan fasilitas publik.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti, menjelaskan alur dan keunggulan pinjaman daerah. Paparan ditutup oleh Direktur Dana Desa DJPK, Jaka Sucipta, yang menyampaikan bahwa inovasi pengelolaan keuangan menjadi salah satu indikator penilaian dalam pemberian insentif fiskal. (*/Nhr)
Discussion about this post