JT.COM – DPRD Kabupaten Blitar terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah melalui pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ, Suwito, bersama anggota pansus lainnya. Rapat kerja ini menjadi forum penting dalam mengkaji berbagai catatan strategis terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Baca juga
Pembahasan DIM dilakukan secara sistematis dengan menelaah setiap aspek yang tercantum dalam laporan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan benar-benar menyentuh substansi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, pansus juga menghadirkan tenaga ahli dari FITRA Jawa Timur sebagai narasumber. Kehadiran mereka memberikan perspektif tambahan yang memperkaya analisis terhadap isi LKPJ.
Tenaga ahli FITRA menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Hal ini dinilai sebagai kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Diskusi yang berlangsung menghasilkan berbagai masukan konstruktif. Pansus berupaya merumuskan rekomendasi yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga solutif dan aplikatif.
Suwito menyampaikan bahwa ketelitian dalam membahas DIM sangat diperlukan agar tidak ada aspek penting yang terlewat. Ia menekankan bahwa hasil akhir harus mampu memberikan arah perbaikan yang jelas bagi pemerintah daerah.
Dengan adanya pembahasan ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas. Rekomendasi tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.(Dyh/adv)
Discussion about this post