JT.COM – Kesabaran masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, mulai mencapai batas. Setelah enam tahun mengusulkan perbaikan Jalan Pondok Lama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), warga mengaku belum melihat realisasi perbaikan di lapangan.
Sebagai bentuk keseriusan, perwakilan masyarakat bersama Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu–Mukomuko resmi menyerahkan surat laporan dan desakan perbaikan Jalan Pondok Lama kepada sejumlah instansi terkait, Senin (9/11/2026).
Baca juga
Penyerahan surat tersebut menjadi langkah resmi warga untuk meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan. Mereka tidak ingin kerusakan jalan terus dibiarkan hingga menimbulkan korban kecelakaan.
Dalam surat tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa perbaikan Jalan Pondok Lama telah diusulkan melalui Musrenbang tingkat desa dan kecamatan selama enam tahun berturut-turut.
Namun, hingga kini warga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai realisasi pembangunan tersebut. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap usulan yang selama ini disampaikan.
Kondisi jalan yang semakin rusak kini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahu jalan mengalami amblas cukup dalam tanpa pengaman. Sejumlah titik juga berlubang, tergenang air, dan memiliki saluran drainase yang tidak berfungsi optimal.
Situasi tersebut semakin berisiko pada malam hingga dini hari. Warga yang berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan salat Subuh harus melewati jalan dengan kondisi minim penerangan.
Dalam laporan itu, warga juga menyebut sejumlah pengguna jalan pernah terjatuh dan mengalami luka akibat kondisi jalan yang rusak.
Masyarakat menilai persoalan Jalan Pondok Lama bukan lagi sekadar masalah infrastruktur. Kondisi tersebut sudah menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar warga.
Selain persoalan keselamatan, masyarakat juga mempertanyakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Warga mengaku telah memenuhi kewajiban sebagai masyarakat, termasuk membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Namun, mereka merasa kebutuhan infrastruktur di wilayahnya belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Pergantian kepala daerah maupun anggota legislatif, menurut warga, belum membawa perubahan berarti terhadap kondisi Jalan Pondok Lama.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah tidak lagi memberikan janji tanpa kepastian. Mereka menginginkan penjelasan terbuka mengenai status usulan pembangunan sekaligus langkah konkret untuk memperbaiki jalan tersebut.
Melalui surat resmi tersebut, masyarakat bersama PPWI Bengkulu–Mukomuko menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan instansi terkait.
Pertama, Bupati Mukomuko diminta segera menurunkan tim untuk memverifikasi kondisi Jalan Pondok Lama secara langsung. Warga juga meminta pemerintah menginstruksikan dinas terkait agar memprioritaskan perbaikan jalan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran daerah.
Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko diminta memberikan penjelasan tertulis mengenai status kewenangan jalan tersebut. Warga juga meminta kepastian mengenai rencana dan tahapan penanganannya.
Ketiga, anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari daerah pemilihan XIV Koto diminta memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan anggaran. Mereka juga diminta menjalankan fungsi pengawasan agar persoalan tersebut tidak kembali terabaikan.
Keempat, Camat XIV Koto dan Kepala Desa Lubuk Sanai diminta menggelar rapat koordinasi terbuka bersama masyarakat. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan langkah darurat untuk mengamankan bahu jalan yang rawan kecelakaan sekaligus membuka informasi mengenai tindak lanjut usulan pembangunan selama enam tahun terakhir.
Masyarakat memberikan waktu 14 hari kerja sejak surat diterima agar pihak berwenang menyampaikan tanggapan tertulis dan menunjukkan langkah konkret.
Jika tidak ada respons yang jelas, warga bersama PPWI Bengkulu–Mukomuko menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat pengaduan lebih tinggi.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya menginginkan jalan yang layak dan aman dilalui. Jika dalam waktu 14 hari kerja tidak ada tanggapan tertulis dan langkah konkret, kami akan menempuh jalur pengaduan resmi melalui Inspektorat Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya,” demikian pernyataan dalam dokumen desakan masyarakat.
Warga juga berkomitmen terus mengawal persoalan Jalan Pondok Lama melalui berbagai saluran, termasuk pemberitaan media, hingga pemerintah memberikan kepastian penanganan.
Enam tahun penantian dinilai sudah cukup panjang. Kini masyarakat Desa Lubuk Sanai menunggu bukti nyata dari pemerintah daerah.
Bagi warga, perbaikan Jalan Pondok Lama bukan sekadar pembangunan fisik. Lebih dari itu, mereka menginginkan keselamatan, pemerataan pembangunan, dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. (Dd)
Discussion about this post