JT.COM – Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027. Sinkronisasi ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di daerah.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Baca juga
“Keberhasilan pelaksanaan program nasional di daerah akan berdampak besar, termasuk dalam membuka lapangan kerja,” ujar Al Haris.
Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD 2027 merupakan momentum penting karena menjadi bagian dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sekaligus fondasi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Menurut dia, forum ini bertujuan menyepakati berbagai aspek pembangunan, mulai dari permasalahan, prioritas, arah kebijakan, hingga pagu indikatif serta penyelarasan dengan program nasional.
Al Haris juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam alokasi anggaran untuk berbagai program strategis di Jambi.
“Di tengah isu efisiensi dan penurunan dana transfer daerah, alokasi melalui program strategis nasional menjadi bentuk penyesuaian kebijakan anggaran dari pusat,” katanya.
Ia memaparkan, pada 2025 pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan, kesehatan, hingga program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan pembangunan perumahan.
Sementara itu, pada 2026 alokasi anggaran program prioritas presiden di Provinsi Jambi mencapai Rp1,138 triliun.
“Tentu kita berharap alokasi untuk Jambi dapat meningkat pada 2027 agar percepatan pembangunan lebih optimal,” ujarnya.
Al Haris menyebutkan, sejumlah program prioritas nasional di Jambi mulai menunjukkan progres. Hingga kini, telah terbentuk 192 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis mencapai 424.470 jiwa atau sekitar 38 persen dari total sasaran.
Selain itu, dua Sekolah Rakyat telah berdiri di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meski masih beroperasi di lokasi sementara.
Untuk program Koperasi Merah Putih, tercatat sebanyak 1.591 unit telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, 558 unit dalam proses pembangunan gerai dan 19 unit telah selesai sepenuhnya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jambi pada 2025 mencapai 4,93 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi sebesar 8,88 persen, sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh 5,75 persen.
Indikator lainnya juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,08 persen pada November 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,89 persen, sedangkan rasio gini menurun menjadi 0,291 pada September 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi juga meningkat dari 74,36 pada 2024 menjadi 75,13 pada 2025.
“Kita tidak boleh lengah dengan capaian ini. Diperlukan sinergi dan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah,” kata Al Haris.
Dalam RKPD 2027, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan lima isu strategis, yakni peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, daya saing daerah, pemerataan kualitas SDM, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.
Tema pembangunan 2027 ditetapkan sebagai “Akselerasi Produktivitas, Investasi, dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”
Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta pengelolaan lingkungan hidup.
“Ada tiga fokus utama, yaitu produktivitas, investasi, dan hilirisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang digelar di rumah dinas gubernur sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Ini contoh efisiensi yang baik. Musrenbang tidak harus di hotel, tetapi tetap berjalan efektif,” kata Bima Arya.
Ia juga menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jambi berjalan baik dan terlihat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ketua panitia Musrenbang RKPD 2027, Agus Sunaryo, menyatakan forum ini bertujuan menjaring aspirasi daerah serta memastikan perencanaan pembangunan selaras dengan kebijakan pusat. (Adv/Ert)
Discussion about this post