• Beranda
  • Disclaimer
  • Hak Jawab & Koreksi Berita
  • Iklan & Kerja Sama
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Sabtu, 30 Agustus 2025
Jabung Today
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • HUKRIM
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • HUKRIM
Morning News
No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • HUKRIM

Ketika Negara Paranoid Mengintai Rakyat

Redaksi by Redaksi
12/08/2025
in OPINI
0
Musri Nauli (Dok Istimewa)

Musri Nauli (Dok Istimewa)

PostTweetShareScan

Oleh : Musri Nauli

Hubungan antara negara dan warga negara seharusnya didasari oleh kepercayaan. Negara melindungi, rakyat mematuhi.

Baca juga

Pos Polisi di Simpang Empat Bank Indonesia, Kota Jambi, terbakar usai aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi Melawan, Jumat (29/8/2025) malam (dok.Nahar)

Pos Lantas Simpang BI Jadi Sasaran Amuk Massa Demonstrasi

29/08/2025
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono memberikan arahan kepada personel usai pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (29/8/2025) malam. (Dok.Yola)

Kapolda Bengkulu Apresiasi Profesionalisme Polisi dalam Pengamanan Aksi Mahasiswa

29/08/2025

Usai Bentrokan Massa, Kapolda Jambi Besuk Anggota yang Dirawat

29/08/2025

Dukung Posyandu 6 SPM, Pemprov Bedah 50 Rumah Warga Kota Jambi

29/08/2025

Program Bedah Rumah Pemprov Jambi Sentuh 17 Keluarga di Jaluko

29/08/2025

Bentrok Pecah di Aksi DPRD Jambi, Polisi dan Massa Terluka

29/08/2025

Namun apa yang terjadi ketika kepercayaan itu luntur dan digantikan oleh ketakutan? Dinamika hubungan itu berubah. Negara mulai melihat setiap tindakan rakyatnya sebagai potensi ancaman, dan di situlah lahir negara paranoid.

Fenomena “negara mengintai rakyatnya” bukanlah fiksi, melainkan manifestasi dari kecurigaan yang merasuk. Dari hobi sepele hingga aset pribadi, setiap inci hidup kita menjadi subjek pengawasan.

Ketika Bendera One Piece Menjadi Simbol Pemberontakan

Di mata warga biasa mengibarkan bendera kru Topi Jerami dari serial anime populer One Piece adalah ekspresi hobi yang tidak berbahaya.

Namun bagi negara yang paranoid, ini bisa jadi dianggap sebagai simbol anarki atau bahkan ideologi terlarang. Lambang tengkorak dan tulang menyilang, yang identik dengan bajak laut, diinterpretasikan sebagai penghinaan terhadap otoritas dan ajakan untuk melawan hukum.

Dalam nalar paranoid, setiap simbol non-nasional dianggap subversif. Pengawasan terhadap hobi personal seperti ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi membedakan antara ancaman nyata dan ekspresi individu yang tidak berbahaya. Hobi Anda bukanlah lagi sekadar hiburan, melainkan sebuah pernyataan politik yang bisa berujung pada konsekuensi serius.

Duit Kita, Ancaman Mereka: Pengintaian Finansial sebagai Deteksi Dini

Pemerintah mengawasi transaksi keuangan dengan alasan yang sah: mencegah pencucian uang, mendanai terorisme, dan menghindari pajak.

Namun, negara paranoid akan menggunakan kewenangan ini secara berlebihan. Setiap transaksi besar bahkan yang wajar seperti transfer untuk bisnis atau pembelian properti yang sah, akan dicurigai sebagai upaya pendanaan kegiatan ilegal.

Bank didorong untuk melaporkan segala aktivitas yang dianggap “tidak biasa.” Dalam skenario ini, privasi finansial sepenuhnya dikorbankan atas nama keamanan. Rakyat dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan setiap aset yang dimiliki adalah bukti yang perlu diverifikasi.

Namun, di balik pengawasan finansial yang ketat, rakyat menemukan cara untuk melawan. Mereka menyadari bahwa kekuatan finansial mereka, ketika ditarik secara kolektif, bisa menjadi alat perlawanan yang dahsyat. Gerakan untuk menarik uang tunai dari bank, atau mengalihkan aset ke instrumen finansial yang kurang terlacak oleh negara, bukanlah sekadar tindakan ekonomi. Ini adalah pernyataan politik yang kuat.

Gerakan ini menunjukkan penolakan terhadap narasi bahwa setiap transaksi adalah potensi ancaman. Ini adalah upaya untuk merebut kembali otonomi finansial dan menuntut privasi yang layak. Dengan menarik uang mereka, rakyat mengirimkan pesan yang jelas: “Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan pengawasan. Jika Anda tidak percaya pada kami, kami juga tidak akan percaya pada sistem Anda.”

Tanah Tidur, Potensi Kejahatan: Pengintaian Lahan Nganggur

Negara paranoid tidak melihat tanah nganggur sebagai lahan yang belum dimanfaatkan, melainkan sebagai potensi sarang kejahatan atau spekulasi. Mereka khawatir tanah tersebut akan digunakan untuk aktivitas terlarang atau ditimbun oleh para “penimbun” yang berusaha menggerogoti stabilitas ekonomi.

Pengawasan terhadap tanah kosong menjadi alat untuk mengontrol properti dan memastikan setiap inci lahan berada di bawah kendali negara. Hal ini bisa berujung pada kebijakan yang agresif seperti perampasan tanah tanpa ganti rugi yang layak, dengan dalih kepentingan publik yang seringkali tidak jelas.

Pajak “Cekikikan”: Memastikan Kepatuhan Mutlak

Pajak adalah kontrak sosial yang vital, tetapi bagi negara paranoid, pajak bukan hanya kewajiban, melainkan alat kontrol. Pengawasan ketat terhadap penghasilan dan pekerjaan bukan sekadar untuk memastikan penerimaan negara, melainkan untuk memastikan setiap warga tunduk pada sistem.

Rakyat yang menghindari pajak tidak hanya dianggap tidak taat hukum, tetapi juga sebagai pengkhianat yang merusak stabilitas negara. Dalam pandangan ini, sistem pajak yang rumit dan pengawasan yang ketat adalah cara untuk membuat rakyat selalu merasa diawasi, sehingga mereka tidak berani untuk menolak atau menentang.

Dari Earphone Hingga Subversi: Mengintai Pilihan Musik

Ini adalah bentuk paranoia yang paling modern dan mengerikan. Melalui platform digital, negara bisa saja mengumpulkan data tentang apa yang kita dengarkan. Negara yang paranoid tidak melihat musik sebagai hiburan, melainkan sebagai media propaganda dan pembentukan ideologi. Sebuah lagu yang berisikan kritik sosial atau lirik yang dianggap “anarkis” bisa dicap sebagai subversif. Profil musik seseorang bisa digunakan untuk memprediksi kecenderungan politiknya, mengidentifikasi potensi pemberontak, atau bahkan menyusun daftar orang-orang yang harus diwaspadai.

Sebagai respons atas pengawasan ini, rakyat membalas dengan cara yang senyap namun kuat: menolak memutar musik nasional.

Lagu kebangsaan dan lagu-lagu patriotik yang seharusnya menyatukan, kini dianggap sebagai alat propaganda yang dipaksakan. Di ruang-ruang publik, di kendaraan, atau bahkan dalam percakapan pribadi, musik yang kritis dan berani lebih disukai daripada musik yang mengagungkan negara.

Penolakan ini bukan sekadar preferensi estetika, melainkan sebuah pernyataan bahwa identitas nasional tidak bisa dipaksakan melalui frekuensi radio atau daftar putar wajib.

Ini adalah perlawanan kultural yang menunjukkan bahwa di era digital, loyalitas tidak lagi diukur dari seberapa keras seseorang menyanyikan lagu kebangsaannya, melainkan dari seberapa bebas ia memilih suara yang ingin didengarnya.

Denga demikian maka Negara yang paranoid menciptakan masyarakat yang takut. Kepercayaan digantikan oleh kecurigaan, privasi dikorbankan atas nama keamanan yang semu, dan kebebasan berekspresi dibungkam.

Namun, di balik ketakutan itu, muncul perlawanan. Ketika negara memilih jalan ini, ia tidak hanya kehilangan kepercayaan rakyatnya, tetapi juga membangunkan sebuah kekuatan yang tak terlihat keinginan untuk merdeka dan berdaulat atas hidupnya, bahkan dalam hal memilih lagu.

Penulis adalah Advokat tinggal di Jambi

Previous Post

Al Haris Dorong Petani dan Nelayan Jambi Serap Ilmu di Penas Nasional

Next Post

Dorong Ekonomi Nasional, OJK Perkuat Sinergi Sektor Pembiayaan dan LKM

Artikel lainnya

Dr. Fahmi Rasid (dok. Pribadi)
OPINI

Peran Penting Bank Jambi dalam Perekonomian Daerah

by Redaksi
29/08/2025
Ilham Kurniadi, S.Tr.PAS., S.A.P. (Dok,Penulis)
OPINI

Mempersiapkan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat, Alternatif Baru Pengganti Penjara sesuai Amanat KUHP Baru dan UU SPPA

by Redaksi
27/08/2025
Dr. Fahmi Rasid (dok. Pribadi)
OPINI

Geopark Merangin Jambi Bukan Proyek Simbolis, Tetapi Program Dunia

by Redaksi
23/08/2025
Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP (Dok. Penulis)
OPINI

Geopark Merangin: Di Antara Pengakuan Dunia dan Menakar Keseriusan Pemerintah Daerah

by Redaksi
21/08/2025
Dr. Fahmi Rasid (dok. Penulis)
OPINI

Titik Terang Geopark Merangin Kedepan

by Redaksi
20/08/2025
Dr. Fahmi Rasid (dok.penulis)
OPINI

Sayangi Diri Sendiri, Sayangi Bangs

by Redaksi
19/08/2025
Next Post
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan sambutan pada pembukaan National Forum of Financing Services and Microfinance 2025 di Jakarta, Selasa (12/8/2025). (Dok. Humas OJK Jambi)

Dorong Ekonomi Nasional, OJK Perkuat Sinergi Sektor Pembiayaan dan LKM

"Siti Hindun (depan), penyewa kios yang terbakar di depan SMPN 18 Kota Jambi, bersama seorang kerabatnya. Seluruh perlengkapan jahit dan hasil jahitan miliknya hangus terbakar pada Selasa (12/8/2025) dini hari." (Dok, Stepanus)

Perlengkapan Jahit Hangus Terbakar, Penjahit di Jambi Justru Dituntut Ganti Rugi

Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hj. Hesti Haris, menyampaikan apresiasi terhadap Gerai UMKM Dekranasda Kota Jambi saat Pelantikan Pengurus Masa Bakti 2025–2030 di Ballroom Griya Mayang, Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (12/8/2025). (Dok . Erit - Kominfo)

Gerai UMKM Kota Jambi Jadi Barometer Kemajuan, Hesti Haris Beri Apresiasi

Personel Satlantas Polresta Jambi membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara mobil saat kegiatan simpatik menyambut HUT ke-80 RI di Simpang Empat Museum, Kota Jambi, Selasa (12/8/2025). (Dok. Nahar)

Bagikan Bendera Sambil Edukasi Keselamatan, Cara Humanis Satlantas Jambi Sambut Kemerdekaan

Kamera ETLE baru terpasang di salah satu ruas jalan Kota Jambi. (Dok. Nahar)

Ditlantas Polda Jambi Tambah 3 Titik Kamera ETLE Baru, Awasi Pelanggar Lalu Lintas

Discussion about this post

Iklan

Populer

  • Kepala Dinas PMD Kabupaten Kerinci, Drs. Syahril Hayadi, M.Si, menegaskan P3K tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa maupun perangkat desa, Selasa (26/8/2025).(dok.yola)

    Tak Boleh Rangkap Jabatan, P3K di Desa Kerinci Diminta Tentukan Pilihan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Al Haris Dorong Camat dan Kades Bangun Fasilitas MBG di Desa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menguat, Laskar 21 untuk Pilbup Tanjabtim dan Pilgub Jambi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kades Koto Aro Diduga Selewengkan Dana Desa, Lemahnya Pengawasan Jadi Sorotan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PJ Bupati Kerinci Serahkan Penghargaan kepada Kepala Desa yang Berprestasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Turnamen Bulutangkis Bupati Cup 2 Kerinci Resmi Ditutup

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Resmi Dikukuhkan, Relawan Sayap Pemenangan MAU DI BAHAGIA Siap Menangkan Maulana-Diza

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penemuan Mayat Gegerkan Warga Air Hangat, Kapolsek: Kami Lakukan Olah TKP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Kerinci Gelar Kerinci Bike Adventure Dalam Rangka HUT-R-I ke 79

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PJ Bupati Kerinci Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Rumah di Desa Siulak Panjang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Beranda -- Disclaimer -- Hak Jawab & Koreksi Berita -- Iklan & Kerja Sama -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- Redaksi -- SOP Perlindungan Wartawan -- Tentang Kami

Jl. Ternate, Lrg. Puspon, RT 03 No 49 Simpang Surya, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kode Pos 36137
Email: jabungtoday@gmail.com | Phone/WA: 0811-749-7272

No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • HUKRIM