• Beranda
  • Disclaimer
  • Hak Jawab & Koreksi Berita
  • Iklan & Kerja Sama
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Kamis, 19 November 2026
Jabung Today
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
Morning News
No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN

Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025

Admin by Admin
20/01/2026
in NASIONAL
0
Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Dr. I Gede Panca Astawa, memberikan tanggapan atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada Senin (19/1/2026). (Dok/yol)

Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Dr. I Gede Panca Astawa, memberikan tanggapan atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada Senin (19/1/2026). (Dok/yol)

PostTweetShareScan

JT.COM – Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Dr. I Gede Panca Astawa, memberikan tanggapan atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada Senin (19/1/2026).

Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga

POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

19/11/2026

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

18/11/2026

Kantor Pertanahan Benteng Ikut Peringati HUT ke-58 Provinsi Bengkulu

18/11/2026

Dirbinmas Polda Bengkulu: BUJP Jangan Hanya Kejar Untung, Standar Satpam Wajib Dipenuhi

18/11/2026

Kapolda Hadiri Rapat Paripurna DPRD Peringatan HUT Ke-58 Provinsi Bengkulu

18/11/2026

POLIRAN Expo dan Kampung Bersinar Hadir di Batam, Buka Peluang Kerja dan Perkuat Pencegahan Narkoba

18/11/2026

Dalam pernyataannya, Prof. Panca Astawa menjelaskan bahwa permohonan uji materi tersebut diajukan oleh dua orang pemohon, yakni seorang advokat sebagai pemohon pertama dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pemohon kedua.

“Dalam Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya karena pokok permohonannya dinilai tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap Pemohon II, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonannya tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing,” ujar Prof. Panca Astawa.

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum utama yang mendasari putusan MK tersebut. Salah satunya adalah keterkaitan antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Polri.

“Bahwa kedua undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, khususnya Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang ASN dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri beserta penjelasannya, berkelindan satu dengan yang lain.

Artinya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan sejalan dengan tugas pokok Polri,” jelasnya.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Berdasarkan Pasal 147 PP Nomor 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa bukan hanya jabatan ASN tertentu saja yang dapat diisi oleh anggota kepolisian, namun jabatan ASN tertentu tersebut harus berada pada instansi pusat tertentu dan pengisiannya harus berdasarkan kompetensi serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengaturan pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri tidak berdiri sendiri, melainkan tetap mengacu pada Undang-Undang Polri sebagai aturan yang lebih khusus.

“Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri dalam Undang-Undang ASN telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri. Dalam hal substansi kelembagaan, Undang-Undang ASN tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Polri,” tambahnya.

Atas putusan tersebut, Prof. Panca Astawa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi.

“Terhadap putusan MK tersebut, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus menyatakan bahwa putusan ini memberikan legitimasi kepada anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun sebelumnya dari dinas kepolisian,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa pasca putusan ini, Polri tidak perlu lagi menunggu terbitnya peraturan pemerintah baru sebagai dasar pelaksanaan.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu lagi menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang baru pasca putusan MK tersebut, karena secara existing sudah ada PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,” tutup Prof. Dr. I.G.D. Panca Astawa.

Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 tersebut dinilai memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penempatan anggota Polri pada jabatan ASN tertentu di instansi pusat, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Mitra Polri / yl)

Previous Post

SKK Migas dan PetroChina Resmikan Tajak Pertama Sumur NEB-85ST

Next Post

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

Artikel lainnya

NASIONAL

Mathla’ul Anwar Resmikan Perwakilan di Turki, Perluas Syiar dan Peluang Kolaborasi Internasional

by Redaksi
11/11/2026
NASIONAL

Bangun Fondasi Ekonomi Bangsa, Suharto Dukung Margono Jadi Pahlawan Nasional

by Admin
11/11/2026
NASIONAL

Jenderal Hoegeng Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

by Admin
10/11/2026
NASIONAL

MUI Haramkan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape

by Redaksi
10/11/2026
NASIONAL

Akademisi Edi Hasibuan Imbau Aksi Unjuk Rasa ke DPR Berlangsung Tertib dan Damai

by Admin
10/11/2026
Dubes Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattari (tengah) dan jajarannya tiba di garis Finish saat mengikuti Solidarity Run for Palestine di Kota Wisata Bogor, Ahad 8 November 2026 (Foto: Dok. AWG)
NASIONAL

AWG Bersama Masjid Darussalam Hadirkan Festival Baitul Maqdis

by Redaksi
08/11/2026
Next Post
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi, Senin (19/1/2026). (Dok/yola)

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

Gerbang Tol Muaro Sebapo di Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam). (Dok. Humas HK)

Video Dugaan Pungli di Gerbang Tol Muaro Sebapo Viral, Hutama Karya Beri Sanksi Oknum Petugas Tol

Ilustrasi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan (Dok. Cici)

Perkuat Pelindungan Konsumen, OJK Resmi Berlakukan POJK Gugatan

Polda Bengkulu uang diwakili Karo SDM  Tris Lesmana Zeviansyah, S.H., S.I.K., M.H. menerima kunjungan Tim STIK Lemdiklat Polri dalam rangka asistensi penelitian mahasiswa S-1 STIK Angkatan ke-83/WPS, Senin (19/1/2026). (Dok/yola)

Sinergi Akademik, Polda Bengkulu Dukung Peningkatan Kualitas Penelitian Mahasiswa STIK

Sarafuddin, S.Pd.,M.Pd (Dok. Penulis)

Anak SD dan Dunia yang Terlalu Cepat, Siapa yang Mengajarkan Pelan-Pelan?

Discussion about this post

Iklan

Populer

    Beranda -- Disclaimer -- Hak Jawab & Koreksi Berita -- Iklan & Kerja Sama -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- Redaksi -- SOP Perlindungan Wartawan -- Tentang Kami

    Jl.Ternate, RT 03 No 49 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Kode Pos 36137
    Email : jabungtoday@gmail.com
    Phone / WA : 0813-1302-4411

    Copyright© 2026 Jabungtoday.com
    Developed by - OMG

    No Result
    View All Result
    • ADVERTORIAL
    • DAERAH
    • EKBIS
    • KABAR TNI/POLRI
    • OTOMOTIF
    • NASIONAL
    • OPINI
    • PEMERINTAHAN
    • PARLEMEN
    • HUKRIM
    • BINTAN