JT.COM – Praktik dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi kembali terbongkar di Bengkulu. Subdit Industri dan Perdagangan (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam perdagangan pupuk subsidi secara tidak sesuai ketentuan.
Polisi juga menyita dua unit truk yang mengangkut sekitar 20 ton pupuk bersubsidi jenis UREA. Masing-masing truk membawa muatan sekitar 10 ton.
Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto mengungkapkan, pupuk tersebut diangkut dari Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, menuju dua wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara.
Tujuannya yakni Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, serta Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat.
“Dalam pengungkapan perkara yang dilakukan Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu, kami mengamankan dua unit truk dengan muatan sekitar 20 ton pupuk bersubsidi jenis UREA. Penyidik juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ungkap Imam, Jumat (20/11/2026).
Tiga Orang Diduga Terlibat Jual Beli Pupuk Subsidi
Ketiga tersangka masing-masing berinisial JE (24), warga Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara; AS (44), warga Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko; serta GA, warga Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, ketiganya diduga memiliki peran dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi. Mereka diduga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual pupuk kepada para petani di wilayah Kabupaten Kaur dan Bengkulu Utara.
“Ketiganya berperan sebagai pembeli dan penjual pupuk kepada para petani di wilayah Kaur dan Bengkulu Utara,” jelas Imam.
Selain menetapkan tiga tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Barang bukti tersebut meliputi dua unit mobil truk, sekitar 20 ton pupuk bersubsidi jenis UREA, serta lima unit handphone yang diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka.
Polisi Telusuri Kemungkinan Jaringan Lain
Polda Bengkulu belum menghentikan penyelidikan perkara ini. Penyidik masih mendalami asal-usul pupuk, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi tersebut.
Langkah ini penting untuk mengungkap apakah praktik tersebut hanya melibatkan tiga tersangka atau terdapat jaringan perdagangan pupuk subsidi yang lebih luas.
Ketiga tersangka dijerat Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang ditetapkan sebagai barang atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian karena pupuk bersubsidi merupakan komoditas yang disediakan pemerintah untuk membantu kebutuhan petani. Penyimpangan distribusi berpotensi mengganggu akses petani terhadap pupuk dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. (Yl)















Discussion about this post