• Beranda
  • Disclaimer
  • Hak Jawab & Koreksi Berita
  • Iklan & Kerja Sama
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Kamis, 19 November 2026
Jabung Today
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN
Morning News
No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
  • BINTAN

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

Admin by Admin
20/01/2026
in KABAR TNI/POLRI
0
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi, Senin (19/1/2026). (Dok/yola)

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi, Senin (19/1/2026). (Dok/yola)

PostTweetShareScan

JT.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar pada Senin (19/1/2026) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

Baca juga

POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

19/11/2026

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

18/11/2026

Kantor Pertanahan Benteng Ikut Peringati HUT ke-58 Provinsi Bengkulu

18/11/2026

Dirbinmas Polda Bengkulu: BUJP Jangan Hanya Kejar Untung, Standar Satpam Wajib Dipenuhi

18/11/2026

Kapolda Hadiri Rapat Paripurna DPRD Peringatan HUT Ke-58 Provinsi Bengkulu

18/11/2026

POLIRAN Expo dan Kampung Bersinar Hadir di Batam, Buka Peluang Kerja dan Perkuat Pencegahan Narkoba

18/11/2026

Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua pemohon, yakni Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, SH sebagai Pemohon I dan Zidane Azharian Kemalpasha sebagai Pemohon II. Para pemohon pada pokoknya mempersoalkan aturan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan ASN di luar institusi kepolisian tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun.

Dalam persidangan, pihak terkait dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh tim kuasa hukum Polri yang terdiri dari BJP Veris Septiansyah, KBP Dandy Ario Yustiawan, IPDA Brandon Ridle Julio Tumanduk, serta IPDA Jerico Rizaldi Silitonga.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak serta mempertimbangkan aspek hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak permohonan yang diajukan para pemohon.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sementara permohonan Pemohon I ditolak untuk seluruhnya.

Menanggapi putusan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pengujian undang-undang.

“Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Menurutnya, putusan MK ini juga memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian.

“Keputusan ini memberikan kepastian hukum sehingga komitmen Polri untuk dapat menjalankan tugas secara profesional, prosedural, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku” tambah Karo Penmas.

Sidang pembacaan putusan sendiri berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.50 WIB dengan tertib. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka ketentuan yang mengatur mengenai jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri tetap dinyatakan berlaku.

Putusan ini sekaligus mengakhiri proses uji materi yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terkait polemik rangkap jabatan anggota Polri di berbagai lembaga negara. (Mitra Polri / yl)

Previous Post

Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025

Next Post

Video Dugaan Pungli di Gerbang Tol Muaro Sebapo Viral, Hutama Karya Beri Sanksi Oknum Petugas Tol

Artikel lainnya

KABAR TNI/POLRI

POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

by Admin
19/11/2026
KABAR TNI/POLRI

POLIRAN Expo dan Kampung Bersinar Hadir di Batam, Buka Peluang Kerja dan Perkuat Pencegahan Narkoba

by Admin
18/11/2026
KABAR TNI/POLRI

Tokoh Bamuskam Mimika Apresiasi Respons Cepat Satgas Damai Cartenz dan Serukan Kedamaian di Tanah Papua

by Admin
17/11/2026
KABAR TNI/POLRI

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS

by Admin
17/11/2026
KABAR TNI/POLRI

Kapolri Resmikan Empat Prasasti di HUT ke-81 Brimob, Tandai Modernisasi Fasilitas dan Penguatan Sejarah

by Admin
16/11/2026
KABAR TNI/POLRI

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

by Admin
16/11/2026
Next Post
Gerbang Tol Muaro Sebapo di Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam). (Dok. Humas HK)

Video Dugaan Pungli di Gerbang Tol Muaro Sebapo Viral, Hutama Karya Beri Sanksi Oknum Petugas Tol

Ilustrasi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan (Dok. Cici)

Perkuat Pelindungan Konsumen, OJK Resmi Berlakukan POJK Gugatan

Polda Bengkulu uang diwakili Karo SDM  Tris Lesmana Zeviansyah, S.H., S.I.K., M.H. menerima kunjungan Tim STIK Lemdiklat Polri dalam rangka asistensi penelitian mahasiswa S-1 STIK Angkatan ke-83/WPS, Senin (19/1/2026). (Dok/yola)

Sinergi Akademik, Polda Bengkulu Dukung Peningkatan Kualitas Penelitian Mahasiswa STIK

Sarafuddin, S.Pd.,M.Pd (Dok. Penulis)

Anak SD dan Dunia yang Terlalu Cepat, Siapa yang Mengajarkan Pelan-Pelan?

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyampaikan paparan dalam FGD terkait penyusunan pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial pasca berlakunya KUHP baru di Aula Kanwil Ditjenpas Jambi, Senin (19/1/2026). (Dok. Nahar)

Ditjenpas Jambi Rumuskan Penerapan Pidana Kerja Sosial

Discussion about this post

Iklan

Populer

    Beranda -- Disclaimer -- Hak Jawab & Koreksi Berita -- Iklan & Kerja Sama -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- Redaksi -- SOP Perlindungan Wartawan -- Tentang Kami

    Jl.Ternate, RT 03 No 49 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Kode Pos 36137
    Email : jabungtoday@gmail.com
    Phone / WA : 0813-1302-4411

    Copyright© 2026 Jabungtoday.com
    Developed by - OMG

    No Result
    View All Result
    • ADVERTORIAL
    • DAERAH
    • EKBIS
    • KABAR TNI/POLRI
    • OTOMOTIF
    • NASIONAL
    • OPINI
    • PEMERINTAHAN
    • PARLEMEN
    • HUKRIM
    • BINTAN