JT.COM – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, S.E., M.B.A., menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Bengkulu. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Suharto menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi seluruh pihak. Pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus saling mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.
Baca juga
Menurut Suharto, komunikasi dan keterbukaan antarlembaga juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
“Prinsipnya kita harus saling mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran. Sinergi dan kerja sama menjadi bagian penting dalam menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan,” ujar Suharto.
Suharto juga menyoroti pentingnya menghindari sikap merasa memiliki atau menguasai daerah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia mengingatkan seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan agar menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai ada oknum yang merasa memiliki atau menguasai Provinsi Bengkulu untuk kepentingan tertentu. Pemerintahan ini harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurut dia, penyalahgunaan kewenangan dapat membuka ruang terjadinya praktik korupsi. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan.
Suharto menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Bengkulu, termasuk apabila lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
Ia menilai tindakan tegas aparat penegak hukum diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Saya sangat mendukung. Ini sejalan dengan program Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Kalau memang ada tindakan korupsi di Provinsi Bengkulu, kita harus mendukung proses hukum yang dilakukan KPK,” kata Suharto.
Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat juga perlu mengusut seluruh pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, bisa muncul anggapan bahwa pelaku merasa hebat atau terlindungi. Karena itu, penegakan hukum penting untuk memberikan efek jera,” pungkasnya.
Suharto menegaskan, pemberantasan korupsi di Bengkulu harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan. (Yl)
Discussion about this post