JT.COM – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional melalui perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen dan peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel.
Kebijakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. BI menggandeng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri sistem pembayaran untuk mempercepat transformasi pembayaran digital.
Baca juga
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. BI menargetkan sistem pembayaran yang berdaulat, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Penggunaan QRIS secara nasional terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta. Sebanyak 6,23 juta di antaranya merupakan pengguna baru sepanjang Januari-Juni 2026.
Jumlah merchant juga mencapai 44,86 juta pelaku usaha. Sebanyak 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM.
Pada semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun. Angka tersebut tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan serupa terjadi di Bengkulu. Hingga Juni 2026, pengguna QRIS di Provinsi Bengkulu mencapai 309.930 pengguna dengan jumlah merchant sebanyak 257.757.
Volume transaksi QRIS di Bengkulu tercatat mencapai 60.650.133 transaksi. Sementara transaksi Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), yang mencakup kartu debit dan kartu kredit, mencapai 13,8 juta transaksi sepanjang 2026.
Mulai 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR QRIS 0 persen.
Seluruh kategori merchant tidak dikenakan MDR untuk transaksi QRIS hingga Rp100.000.
Khusus merchant kategori Usaha Mikro (UMI), MDR 0 persen tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000.
Konsumen juga tetap tidak dikenakan biaya tambahan saat membayar menggunakan QRIS.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya transaksi pelaku usaha. Selain itu, langkah ini diharapkan mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memperluas manfaat QRIS bagi masyarakat dan UMKM.
Selain memperluas QRIS 0 persen, BI juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel.
KKI Segmen Ritel ditujukan bagi masyarakat dan korporasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun kegiatan usaha.
KKI merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit atau penundaan pembayaran. Transaksinya diproses di dalam negeri menggunakan infrastruktur sistem pembayaran nasional.
Sejak 17 Agustus 2026, KKI Segmen Ritel telah diterbitkan oleh delapan penyedia jasa pembayaran, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, dan Bank Syariah Indonesia.
Pada tahap awal, KKI Segmen Ritel tersedia dalam bentuk kartu digital. Instrumen ini dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS melalui Merchant Presented Mode (MPM), Consumer Presented Mode (CPM), dan QRIS Tanpa Pindai atau QRIS TAP berbasis NFC.
Transaksi KKI melalui QRIS dapat dilakukan hingga maksimal Rp10 juta per transaksi.
Sejalan dengan kebijakan nasional, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu terus memperluas penggunaan QRIS bersama pemerintah daerah, perbankan, industri sistem pembayaran, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku usaha.
Digitalisasi diarahkan ke berbagai sektor. Mulai dari UMKM, SPBU, lokasi wisata, pasar tradisional, sekolah, koperasi hingga kantin.
BI juga mendorong digitalisasi penerimaan pemerintah daerah melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Program QRIS Banking Race (QBR) 3.0 turut digelar untuk memperluas akuisisi pengguna dan merchant serta meningkatkan transaksi QRIS.
Digitalisasi juga menyasar wilayah perdesaan, perbatasan dan daerah 3T. Di Kabupaten Kaur, misalnya, BI mengembangkan Desa Kreatif Digital Linau yang disinergikan dengan Festival Gurita.
Sementara di Pulau Enggano, BI menghadirkan program Garuda Pesisir yang dirangkaikan dengan Enggano Island Fun Run, QRIS Jelajah Enggano, bazar UMKM, deklarasi SEPAKAT serta program SIGAP atau Siap Go DigitAl Pulau Enggano.
Digitalisasi pembayaran juga hadir dalam Festival Tabut 2026. BI membuka gerai elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, edukasi QRIS dan pelindungan konsumen, promosi transaksi QRIS hingga layanan penukaran uang.
BI juga memperkenalkan layanan penukaran uang logam melalui Koinan.id.
Program QRIS Jelajah Indonesia 2026 turut digelar dari Kota Curup hingga Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan QRIS.”
Program ini mencakup kurasi kuliner legendaris dan hidden gem, pembuatan konten bersama kreator kuliner, perluasan merchant QRIS serta edukasi pembayaran digital.
Rangkaian Pekan QRIS Nasional 2026 juga menghadirkan QRISperience Week Bengkulu 2026 pada 13–14 Agustus 2026 di Bencoolen Mall.
Masyarakat mendapat edukasi mengenai penggunaan QRIS, keamanan transaksi, pelindungan konsumen, layanan perbankan hingga berbagai kegiatan UMKM.
BI juga memperkenalkan QRIS Antarnegara atau QRIS Cross-Border. Layanan ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra menggunakan aplikasi pembayaran domestik.
Sebaliknya, wisatawan dari negara mitra dapat membayar di merchant QRIS Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya.
Rangkaian tersebut dilanjutkan dengan QRIS Heritage Rp81 pada 16–17 Agustus 2026.
Bersama Museum dan Cagar Budaya serta Pemerintah Provinsi Bengkulu, BI memberikan akses khusus ke Rumah Pengasingan Bung Karno dan Benteng Marlborough dengan tiket hanya Rp81 melalui pembayaran QRIS.
Program yang menggabungkan sejarah, pariwisata dan pembayaran digital itu mencatat 1.430 kunjungan.
BI Bengkulu juga memperkuat literasi pembayaran digital melalui edukasi kepada mahasiswa, pelajar, komunitas perempuan, lansia dan masyarakat umum.
Edukasi tidak hanya membahas cara menggunakan QRIS. Masyarakat juga diajak mengenali modus penipuan digital dan menjaga keamanan transaksi.
BI mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa nama merchant, memastikan notifikasi dana masuk, menggunakan aplikasi pembayaran resmi serta memahami pentingnya pelindungan konsumen.
Dengan berbagai program tersebut, digitalisasi pembayaran di Bengkulu diharapkan tidak berhenti pada bertambahnya pengguna dan merchant.
BI mendorong peningkatan frekuensi transaksi, perluasan ekosistem digital, penguatan UMKM, serta peningkatan efisiensi transaksi masyarakat.
Transformasi pembayaran digital pun terus diarahkan untuk menghadirkan sistem yang aman, cepat, efisien, inklusif dan berdaulat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu dan nasional. (**)
Discussion about this post