JT.COM – Universitas Bengkulu (Unib) memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. Langkah itu ditandai dengan peluncuran Divisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di bawah Pusat Studi Lingkungan LPPM Unib.
Peluncuran Divisi PRKBI berlangsung di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (30/9/2026). Divisi ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat sinergi triple helix yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta.
Baca juga
Divisi PRKBI juga disiapkan sebagai fondasi pembentukan Centre of Excellence (CoE) PRKBI Unib. Pusat unggulan tersebut diarahkan untuk menghasilkan riset, rekomendasi kebijakan, inovasi, serta program pengabdian yang memberi dampak bagi pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan Oxford Policy Management Limited (OPML) dalam implementasi program pembangunan rendah karbon yang didukung Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) United Kingdom dan bekerja sama dengan Bappenas RI.
Peluncuran Divisi PRKBI dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara LPPM Unib dan Bapperida Provinsi Bengkulu. Kegiatan juga diisi dialog publik bertajuk “Penguatan Peran Perguruan Tinggi sebagai Centre of Excellence dan Sinergi Triple Helix dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.”
Kegiatan dibuka Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unib, Prof. Ashar Muda Lubis, S.Si., M.Sc., Ph.D., mewakili Rektor Unib Prof. Dr. Indra Cahyadinata, SP, M.Si.
Hadir pula Wakil Rektor II Unib Dr. Yulian Fauzi, Kepala Kantor Kerja Sama dan Layanan Internasional Unib Prof. Dr. Wisma Yunita, para dekan, kepala pusat studi LPPM Unib, perwakilan Pemprov Bengkulu, OPML, perguruan tinggi, aktivis lingkungan, serta insan pers.
Kepala LPPM Unib, Prof. Dr. Eng. Ir. Dedi Suryadi, S.T., M.T., mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
Menurutnya, kampus memiliki sumber daya pengetahuan, tenaga ahli, data riset, serta kemampuan menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat.
“Perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif lembaga yang dapat melanjutkan PRKBI dengan menyediakan basis ilmiah, tenaga ahli, data riset, dan inovasi teknologi,” ujar Prof. Dedi.
Karena itu, Divisi PRKBI tidak hanya diarahkan sebagai wadah penelitian. Divisi tersebut juga menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat.
“Unib memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan riset yang tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Arah tersebut selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM Unib 2026–2030. Tiga fokus utama yang dikembangkan meliputi potensi pesisir dan hutan hujan tropis, energi terbarukan berbasis sumber daya lokal, serta pengelolaan limbah terpadu berbasis ekonomi sirkular.
Prof. Dedi menyebut Bengkulu memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan itu membutuhkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan kolaborasi lintas sektor.
Unib juga mengembangkan berbagai kajian terkait sektor kehutanan dan pesisir. Pada sektor kehutanan, kegiatan mencakup pengukuran stok karbon, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi berbasis komunitas melalui pengelolaan KHDTK Bukit Daun dan pendekatan AFOLU.
Sementara di wilayah pesisir, Unib mengembangkan kajian karbon biru (blue carbon), antara lain melalui pemetaan mangrove, penelitian sampah laut, serta konservasi ekosistem Pulau Enggano.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari pengembangan Divisi PRKBI sekaligus fondasi menuju CoE PRKBI Unib.
CoE PRKBI dirancang memiliki empat pilar. Pertama, Research & Policy untuk memperkuat kajian dan rekomendasi kebijakan. Kedua, Capacity Building untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan.
Ketiga, MRV & Carbon Hub yang berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan verifikasi karbon. Keempat, Innovation Center untuk mendorong hilirisasi inovasi teknologi, termasuk biochar dan teknologi daur ulang berbasis konsep 9R.
“Centre of Excellence PRKBI Unib tidak hanya menjadi pusat kajian, tetapi juga menjadi penghubung antara riset, kebijakan, peningkatan kapasitas, pengelolaan karbon, dan inovasi teknologi,” kata Prof. Dedi.
Ia menegaskan, kolaborasi academia, government, dan private sector menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan rendah karbon di Bengkulu.
Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI) LPPM Unib, Dr. Yansen, S.Hut., mengatakan pembentukan Divisi PRKBI juga bertujuan menjaga keberlanjutan pengetahuan, kebijakan, data, dan praktik baik yang telah dikembangkan melalui program LCDI.
Menurut Yansen, program LCDI telah membantu penguatan perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah dengan mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD 2025–2029.
Di tingkat provinsi, telah disusun Rencana PRKBI Daerah Bengkulu 2025–2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025.
“Penerbitan Pergub PRKBI tersebut menjadi bukti konkret komitmen regional dalam menjadikan pembangunan rendah karbon sebagai pilar utama,” ujarnya.
Program LCDI juga mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Kegiatannya antara lain pelatihan monitoring dan pelaporan pembangunan rendah karbon melalui platform AKSARA serta system dynamics modelling untuk memproyeksikan target penurunan emisi.
Yansen mengatakan berbagai pengetahuan, keterampilan, data, dan praktik PRKBI yang telah dibangun perlu terus dilanjutkan setelah program LCDI fase kedua berakhir.
“Peluncuran Divisi PRKBI diharapkan menjadi fondasi penguatan Centre of Excellence atau Pusat Unggulan terkait PRKBI. Kami mohon dukungan agar Pusat Unggulan ini dapat berkembang,” ujarnya.
Wakil Rektor IV Unib, Prof. Ashar Muda Lubis, mengapresiasi langkah LPPM Unib bersama seluruh mitra dalam membangun Divisi PRKBI.
Ia menilai komitmen pembangunan rendah karbon di Bengkulu perlu diperkuat dengan dukungan ilmu pengetahuan, data, riset, inovasi, dan kerja nyata.
“Komitmen tersebut harus didukung oleh ilmu pengetahuan, data, riset, inovasi, dan kerja nyata di lapangan. Di sinilah Universitas Bengkulu hadir,” ujarnya.
Menurut Ashar, penelitian dan pengabdian perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada laporan, seminar, atau publikasi. Riset harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan daerah.
“Unib memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menyelesaikan persoalan daerah,” tegasnya.
Ia berharap Divisi PRKBI tidak berhenti pada peluncuran. Keberadaannya harus menghasilkan agenda kerja yang jelas, program konkret, dan tindak lanjut yang dapat dirasakan masyarakat.
Dialog publik menjadi ruang untuk mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor usaha. Diskusi dipandu CEO Arconesia Jusrian Orpa Yanda, M.Sc.
Tiga narasumber hadir dalam dialog tersebut. Mereka yakni Prof. Dedi Suryadi, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sepragusri, S.T., M.Si., serta Director Sustainability PT Tolan Tiga Indonesia bagian dari SIPEF Group, Ofra Shinta Fitri, MBA.
Diskusi membahas strategi memperkuat implementasi PRKBI 2025–2045 di Bengkulu. Topiknya mencakup kebijakan, riset, investasi, peningkatan kapasitas, pengelolaan karbon, hingga proyek percontohan.
Dukungan terhadap Divisi PRKBI juga mengemuka dalam dialog. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
Melalui Divisi PRKBI, Unib menegaskan peran kampus tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Unib juga ingin hadir sebagai mitra strategis dalam mencari solusi berbasis ilmu pengetahuan bagi persoalan pembangunan daerah.
Langkah ini sekaligus memperkuat arah Unib dalam menghadirkan riset yang berdampak dan membangun kolaborasi lintas sektor menuju Bengkulu yang lebih rendah karbon, berkelanjutan, serta berketahanan terhadap perubahan iklim. (Yl)
Discussion about this post