JT.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI untuk menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi kepada jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi upaya OJK untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kewenangan, mekanisme penyidikan, serta koordinasi dalam menangani kejahatan di sektor jasa keuangan.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Menurutnya, penanganan tindak pidana keuangan membutuhkan kerja sama yang kuat. OJK tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus membangun komunikasi dan koordinasi aktif dengan kejaksaan serta kepolisian.
OJK telah menuntaskan 192 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan hingga 14 November 2026. Seluruh perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Dari jumlah itu, sebanyak 152 perkara berasal dari sektor perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun, serta lima perkara pembiayaan.
Dalam proses penanganannya, OJK juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai upaya paksa. Langkah tersebut meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan.
Kinerja penyidikan OJK juga mendapat pengakuan dari Bareskrim Polri. OJK meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Feriansyah menegaskan, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas penyidikan dan koordinasi lintas lembaga. Karena itu, OJK terus menjalankan nota kesepahaman serta pedoman kerja bersama Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.
Kerja sama tersebut mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Perubahan aturan juga menjadi perhatian dalam sosialisasi OJK di Bengkulu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa perubahan dalam pengaturan penegakan hukum, khususnya penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian ialah pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme ini dapat diterapkan pada sejumlah tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.
Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OJK memandang perubahan regulasi ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi antaraparat penegak hukum. Dengan pemahaman yang sama, implementasi aturan diharapkan berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.
Melalui sosialisasi ini, OJK berharap jajaran kejaksaan dan kepolisian di Bengkulu semakin memahami perkembangan regulasi serta peran masing-masing lembaga dalam menangani tindak pidana sektor jasa keuangan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan perkara, memperkuat perlindungan masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. (Rls)

















Discussion about this post