Blitar,Jabungtoday.com – Kebutuhan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Blitar dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut mengemuka dalam hearing antara pimpinan DPRD bersama Badan Anggaran (Banggar) dan perwakilan organisasi pemerintahan desa se-Kabupaten Blitar, Selasa (20/10/2026).
Hearing yang berlangsung dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, tersebut dihadiri anggota Banggar serta perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk membahas kebutuhan desa, khususnya terkait penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2027.
Perwakilan organisasi pemerintahan desa menyampaikan harapan agar besaran ADD 2027 sekurang-kurangnya sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2025. Harapan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan pemerintahan desa yang harus tetap berjalan di tengah penyusunan anggaran daerah.
Sejumlah kebutuhan mendasar menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut. Di antaranya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemenuhan hak purnatugas bagi kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa.
Kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan desa juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Ketersediaan dukungan anggaran diharapkan dapat membantu desa menjalankan fungsi pemerintahan, menjaga kelancaran administrasi, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Melalui hearing ini, DPRD Kabupaten Blitar menampung berbagai masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran bersama perangkat daerah terkait. Namun, penetapan besaran ADD 2027 tetap perlu memperhatikan skala prioritas pembangunan serta kapasitas keuangan daerah agar alokasi yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Kabupaten Blitar berharap proses pembahasan anggaran dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dialog bersama organisasi pemerintahan desa tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan anggaran yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(Dyh/adv)


















Discussion about this post