JT.COM – Pemerintah mulai menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha melalui Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Sejak diluncurkan pada 16 Desember 2025, kanal tersebut telah menerima 10 pengaduan dari dunia usaha.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, tindak lanjut awal dilakukan melalui rapat perdana Satgas P2SP yang digelar pada Selasa (23/12/2025) lalu.
Baca juga
Dalam rapat tersebut, dua pelaku usaha dihadirkan untuk menyampaikan langsung permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah.
Rapat dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan dihadiri perwakilan kementerian serta lembaga terkait. Pembahasan difokuskan pada percepatan identifikasi hambatan dan penyusunan langkah penyelesaian secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pengaduan pertama berasal dari pelaku usaha yang terlibat dalam proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo, khususnya terkait Bantuan Layanan Sampah PSEL (BLSP). Isu tersebut dinilai memerlukan kejelasan kebijakan agar implementasi proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, pengaduan kedua disampaikan oleh PT Mayer Indonesia yang menghadapi permasalahan pembiayaan dan piutang yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Satgas P2SP membahas persoalan tersebut untuk mencari solusi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Selain pelaku usaha, rapat Satgas P2SP turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses klarifikasi dan pengambilan keputusan. Pemerintah menegaskan kanal debottlenecking disiapkan sebagai saluran resmi untuk menyerap aspirasi dunia usaha serta memastikan tindak lanjut yang cepat dan terukur.
Melalui kanal ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, transparan, dan responsif, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program strategis pemerintah. (/Stp)
Discussion about this post